Selingkuhi Istri Orang, Oknum Ketua BPD Bebas dari Hukum, Jabatan Aman? DPMD Belum Terima Laporan

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Kamis , 18 Apr 2024 - 20:40

Pemdes Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten BS usai memfasilitasi proses damai antara kedua belah pihak, Selasa 16 April 2024. Foto: ROHIDI/RKa--

Kemudian, hadir juga BPD Gindo Suli, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Desa Gindo Suli, Perangkat Desa Gindo Suli, Masyarakat Desa Gindo Suli dan Personil Polsek Manna.

Kapolres BS AKBP Florentus Situngkir, S.IK disampaikan Kasi Humas AKP Sarmadi, SH membenarkan, jika ada kegiatan musyawarah penyelesaian ada Oknum Ketua BPD selingkuh.

Dari hasil musyawarah tersebut, telah berhasil mendapatkan beberapa jenis kesepakatan dalam penyelesaian permasalah tersebut.

"Iya benar, ada kegiatan musyawarah penyelesaian masalah Oknum Ketua BPD selingkuh," kata Sarmadi.

Sesuai hasil musyawarah yang dihadiri kedua belah pihak, setidaknya ada tiga kesepakatan yang berhasil dilakukan sebagai berikut :

1. Oknum Ketua BPD berinisial Ru wajib memberikan uang denda sejumlah Rp 15 juta.

2. Oknum Ketua BPD berinisial Ru tidak terbebani dengan permintaan uang denda dari pihak yang mewakili suami inisial Fi.

3. Kedua belah pihak tidak akan melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum dan sudah diselesaikan di Desa Gindo Si dengan cara musyawarah kedua belah pihak.

selingkuhi istri orang, oknum ketua bpd bebas dari hukum, jabatan aman? dpmd belum terima laporan                            bengkulu selatan (bs) - pasca peristiwa perselingkuhan salah seorang oknum ketua bpd di kabupaten bs dengan bini orang asal kabupaten kaur, yang masih memiliki suami yang sah.
oknum ketua bpd gindo suli kecamatan bunga mas berinisial ru dipastikan akan terbebas dari proses hukum. hal tersebut, setelah kedua belah pihak telah melakukan proses damai pada selasa 16 april 2024 lalu.
bukan hanya itu, oknum ketua bpd tersebut hanya diberikan sanksi adat. sedangkan, terkait sanksi administrasi lainnya maupun sanksi terhadap kinerjanya masih belum diketahui.
mengingat, sampai saat ini pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) selaku opd teknis mengaku jika belum menerima laporan terkait hal tersebut.
baca juga:habis lebaran, dokter di rsud hd manna mogok kerja, bupati : asn tidak ngantor bisa dipecat
baca juga:ingin kulit mulus seperti artis korea? 5 tips merawat wajah ala song hye kyo
kadis pmd kabupaten bs h herman sunarya, sh, mh mengaku, dirinya baru tahu setelah melihat adanya berita di beberapa media. sementara, surat dari kecamatan belum sama sekali ada masuk ke pmd.
"belum ada laporan masuk, sementara jika ada waktu, akan segera saya datangi ke kantor desa untuk memastikan kejadian tersebut," akunya.
kadis menegaskan, jika laporan tersebut sudah masuk ke kecamatan, tentu pihak kecamatan akan meneruskan laporan ke dpmd.
"saya pastikan kecamatan belum juga menerima laporan tersebut. karena jika kecamatan mengetahui kejadian itu. pastinya laporan sudah diteruskan kepada kami," demikian kadis.
baca juga:3 desa bengkulu utara belum cairkan dd, berikut ancaman sanksi yang diberikan
baca juga:modal rp 20.000 bisa menikmati wisata pantai ala bali, md land bengkulu, di sini lokasinya
camat bunga mas tanzaral, s.sos menyebutkan, sampai saat ini secara administrasi laporan tertulis belum ada masuk ke sekretariat kecamatan bunga mas.
jika nanti sudah ada, tentu langkah yang akan diambil pihaknya melihat isi dan laporan dari pihak desa nantinya.
"belum. memang kita diundang pada saat perdamaian atau pemberian sanksi. namun, laporan secara tertulis atau administrasi belum kita terima," tegas camat.
sementara itu, jika nanti ada atau tidaknya sanksi yang akan diberikan tentu melihat laporan dan permasalahan dulu. apakan sanksi administrasi atau sanksi berat yang akan diberikan.
baca juga:pt kai loker untuk s1, cek posisi dan syaratnya di sini
baca juga:jangan asal berfoto, tanjung kemuning: selfie di jalinbar ancam keselamatan
sementara itu, kades gindo suli kecamatan bunga mas harianto pada rka, kamis 18 april 2024 mengaku, pihaknya selaku pemerintah desa (pemdes) telah memfasilitasi proses damai antara kedua belah pihak.
kendati demikian, mengenai pemberian sanksi kinerja dan jabatan yang bersangkutan, kades mengaku bukan lagi wewenang pihaknya selaku pemdes.
mengingat, berdasarkan undang-undang (uu) nomor: 6 tahun 2024 tentang desa, proses tersebut sepenuhnya sudah jadi wewenang pihak bpd itu sendiri.
"kalau sesuai dengan jabatan, itu berdasarkan undang-undang nomor: 6 tahun 2024, itu sudah masuk ke bpd. bukan lagi kami (pemdes, red)," ungkap kades.
baca juga:rigangan 1 bangun jut, ini dampaknya bagi petani 
baca juga:catat tanggal dan kotanya, babymonster gelar fan meeting di indonesia 
semestinya, lanjut kades, pihak bpd lah yang seharusnya menindaklanjuti persoalan tersebut. mereka sewajarnya melakukan musyawarah terkait persoalan perselingkuhan itu.
"kalau kami (pemdes, red) cuman menindaklanjuti hasil dari bpd dan kita sampaikan ke camat," jelas kades.
harianto menegaskan, terkait persoalan yang dinilai sensitif, kades tidak mau berkomentar lebih banyak. takutnya, penilain orang justru terbalik dan menyebutkan pihaknya yang menggiring opini.
padahal, dirinya selaku kades hanya menindaklanjuti sesuai laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
baca juga:baznas kaur bedah rtlh di tanjung harapan, ini penjelasan ketua baznas 
baca juga:42.159 kendaraan lintasi tol, belum sesuai harapan, idealnya berapa kendaraan melintas
yang mana, beberapa hari lalu pihak keluarga perempuan asal kaur meminta pemdes gindo suli memfasilitasi proses damai tentang adanya perselingkuhan itu.
"jangan sampai faktanya terbalik, seolah-olah kami yang punya kepentingan. saya selaku kepala desa, karena ini berhubungan dengan masalah masyarakat itu sendiri. sehingga, kita berkewajiban memfasilitasi," demikian kades.
sekedar mengingatkan, sebelumnya diinformasikan oknum ketua bpd gindo suli kecamatan bunga mas kabupaten bs, berinisial ru, ketahuan berselingkuh dengan salah seorang perempuan yang merupakan istri orang.
perempuan yang dimaksud diketahui berinisial fi, warga asal desa manau sembilan 1 kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur.
baca juga:dirjen phu telah terbitkan rincian rencana perjalanan haji 2024, simak jadwalnnya
baca juga:kaur dapat permajaan sawit seluas 150 hektare, prioritas 3 kecamatan ini 
akibat perbuatan yang tidak patut dicontoh tersebut, oknum ketua bpd berinisial ru harus menanggung malu. bahkan, ia diwajibkan membayar denda oleh pihak keluarga selingkuhannya.
untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah desa (pemdes) gindo suli kecamatan bunga mas telah melaksanakan musyawarah.
kegiatan musyawarah penyelesaian permasalahan perselingkuhan oknum ketua bpd gindo suli dengan seorang perempuan warga desa manau sembilan 1 itu telah dilakukan pada, selasa 16 april 2024.
kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor desa gindo suli tersebut dipimpin oleh kades gindo suli herianto.
baca juga:meski 9 desa belum cairkan dd tahap pertama, kaur tercepat kedua dalam pencairan dd di bengkulu 
baca juga:tanjung ganti 1 akan bangun jalan lingkungan
yang juga turut didampingi langsung oleh kades pagar alam, kades manau sembilan , ermen efendi dan kades manau sembilan 2 kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur.
turut hadir pula, camat bunga mas tanzaral amri, s. sos, kapolsek manna iptu asep syahmulyana, s. kom, danramil 05 kayu kunyit kapt. inf. edi setiawan.
kemudian, hadir juga bpd gindo suli, tokoh adat, tokoh masyarakat desa gindo suli, perangkat desa gindo suli, masyarakat desa gindo suli dan personil polsek manna.
kapolres bs akbp florentus situngkir, s.ik disampaikan kasi humas akp sarmadi, sh membenarkan, jika ada kegiatan musyawarah penyelesaian ada oknum ketua bpd selingkuh.
dari hasil musyawarah tersebut, telah berhasil mendapatkan beberapa jenis kesepakatan dalam penyelesaian permasalah tersebut.
"iya benar, ada kegiatan musyawarah penyelesaian masalah oknum ketua bpd selingkuh," kata sarmadi.
sesuai hasil musyawarah yang dihadiri kedua belah pihak, setidaknya ada tiga kesepakatan yang berhasil dilakukan sebagai berikut :
1. oknum ketua bpd berinisial ru wajib memberikan uang denda sejumlah rp 15 juta.
2. oknum ketua bpd berinisial ru tidak terbebani dengan permintaan uang denda dari pihak yang mewakili suami inisial fi. 
3. kedua belah pihak tidak akan melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum dan sudah diselesaikan di desa gindo si dengan cara musyawarah kedua belah pihak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan