Penyaluran Bansos Distop, Jelang Pilkada 2024, KPK Ungkap Alasannya

RADAR KAUR BACAKORAN.CO – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar menyetop penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi menghindari politisasi.

"Alangkah baiknya mungkin lewat peraturan daerah (Perda) atau apapun supaya 2 bulan sebelum Pilkada enggak ada penyaluran Bansos dan lain sebagainya. Stop itu, khawatirnya itu tadi dipolitisasi," kata Alex. 

Dikutip dari tempo.co, Alex menegaskan, bahwa hal itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan Bansos untuk berkampanye.

"'Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan Bansos dan lain sebagainya," ujarnya.

BACA JUGA:Dua Spesies Baru Rafflesia Hanya Mekar di Bengkulu, Salah Satu Ditemukan di Kaur, Namanya Keren

BACA JUGA:SEMOGA SELAMAT! Dua Nelayan Kaur Hilang Saat Melaut, Warga Mulai Lakukan Pencarian

Dia juga mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.

"Sesuai dengan survei KPK, preferensi masyarakat kita itu 90 berapa persen lebih gitu kan, menentukan pilihan wakilnya, pimpinannya, yang pertama faktor uang," kata Alex.

Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah untuk menggelar kampanye Hajar Serangan Fajar untuk mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang pada Pemilu 2024.

"Makanya, coba lihat itu banner (sepanduk) KPK gede banget di Gedung C1, Hajar Serangan Fajar, relevan itu, sangat relevan karena kami sudah melakukan survei dan memang itu yang diharapkan masyarakat," tuturnya.

BACA JUGA:Wabup Hery Pamit Nyalon, Bupati Ingatkan Ibadah, Warga Minta Jalan

BACA JUGA:SAMBUT LEBARAN! Perangkat Desa, Marbot Hingga Guru Ngaji di 49 Desa Terancam Belum Gajian

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program Bansos pangan yang seharusnya berhenti sampai Juni 2024.

"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, ada anggaran tidak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya,” tutur Jokowi.