Pemprov Bengkulu Siapkan Skema Atas Pemangkasan TKD, Hari Kerja ASN Bisa Dipangkas Jadi 3–4 Hari

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melakukan penyesuaian signifikan terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, setelah pemerintah pusat resmi melakukan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp347,93 miliar.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si, menyampaikan bahwa penurunan tersebut diketahui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025, yang berisi penyampaian rancangan alokasi TKD tahun anggaran 2026.

“Anggaran belanja operasional yang tidak produktif dan tidak berdampak langsung ke masyarakat akan kita pangkas," jelas Herwan di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu 15 Oktober 2025.

BACA JUGA:Program Sadesahe, Tanam Jagung Padang Genteng Dikomandoi Asisten Kabag SDM Polres, Ini Luasnya!

BACA JUGA:APBD Hanya Rp 1 Triliun, Belanja ASN di BS Tembus 42 Persen, Apa Langkah Pemda?

Lebih lanjut Herwan mengatakan pihaknya dalam menghadapi efisiensi anggaran yang digagas oleh presiden Prabowo sedang menyusun skema masuk ASN.

"Kita juga sedang menyusun skema baru bagi ASN, di mana hari kerja bisa dikurangi. Dari yang sebelumnya lima hari, bisa saja menjadi empat atau bahkan tiga hari, tergantung kondisi keuangan daerah,” jelas tambah Herwan.

Selain itu menurutnya, penyesuaian ini perlu dilakukan karena berkurangnya dana transfer dari pusat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Oleh sebab itu, efisiensi menjadi langkah utama, terutama pada biaya operasional perkantoran dan belanja pegawai.

BACA JUGA:750 Kg Beras Harga Seikhlasnya dari Kapolres Kaur Sekejap Ludes, Simak Penjelasan Kabag Ops!

BACA JUGA:Setelah Perangkat Desa, Kini Giliran Nakes dan ASN Dapat Ultimatum Bupati BS

“Penyesuaian ini harus dilakukan agar keuangan daerah tetap sehat. Kita akan fokus pada kegiatan prioritas, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sektor pendidikan, serta kesehatan. Selain itu, dukungan terhadap program nasional seperti ketahanan pangan juga tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Herwan menjelaskan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar efisien dan tepat sasaran.

“Program-program di OPD akan kita arahkan hanya untuk kegiatan prioritas. Beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau bahkan ditiadakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herwan mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini bisa saja berdampak pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN. Namun, Pemprov Bengkulu berkomitmen tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai dalam setiap keputusan yang diambil.