Pemprov Bengkulu Siapkan Skema Atas Pemangkasan TKD, Hari Kerja ASN Bisa Dipangkas Jadi 3–4 Hari

Reporter: Saprian |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 15 Oct 2025 - 18:28

Buntut pemangkasan TKD, Pemprov Bengkulu bakal menyesuaikan hari kerja ASN, Rabu 15 Oktober 2025--

“Kita pahami kebijakan ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. Dalam evaluasi nanti, kami akan mencari solusi terbaik agar kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. Kita sudah sampaikan dalam apel bahwa langkah-langkah efisiensi ini sedang kita persiapkan, termasuk pengurangan anggaran di setiap OPD,” kata Herwan.

Herwan juga menegaskan bahwa pengurangan TKD tersebut akan berdampak luas pada berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah.

“Ya, pasti semuanya akan terdampak terhadap pengurangan TKD. Semuanya akan berdampak terhadap anggaran-anggaran, baik itu belanja pegawai, belanja ASN kita, termasuk untuk pengangkatan pegawai dan sebagainya. Itu pasti berdampak semuanya,” ujar Herwan.

Herwan menjelaskan, beban belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu saat ini mencapai sekitar 41 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan total APBD sekitar Rp 1,2 triliun, porsi belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur keuangan daerah.

“Belanja pegawai kita itu pada angka 41 persen dari seluruh total APBD, kalau totalnya itu lebih kurang pada angka 1,2 triliun,” terangnya.

Sementara itu, untuk alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Herwan menyebut nilainya mencapai Rp 249 miliar per tahun, yang disalurkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Total TPP-nya mencapai Rp 249 miliar untuk seluruh ASN Provinsi Bengkulu. Semua ASN mendapatkan, tergantung nanti pada grade masing-masing,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap skema pemberian TKD dan beban belanja pegawai guna menyesuaikan dengan kondisi fiskal terkini setelah adanya pemotongan dana dari pusat.

“Itu nanti bakal dievaluasi dan diperlakukan sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Herwan.

Pemprov Bengkulu, lanjut Herwan, juga tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi serta kajian alternatif agar kesejahteraan ASN tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

“Kami akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan operasional ASN,” tutupnya.*

pemprov bengkulu siapkan skema atas pemangkasan tkd, hari kerja asn bisa dipangkas jadi 3–4 hari                            bengkulu - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akan melakukan penyesuaian signifikan terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2026, setelah pemerintah pusat resmi melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah (tkd) sebesar rp347,93 miliar.
penjabat sekretaris daerah (pj sekda) provinsi bengkulu, dr. h. herwan antoni, skm, m.kes, m.si, menyampaikan bahwa penurunan tersebut diketahui berdasarkan surat direktorat jenderal (dirjen) perimbangan keuangan kementerian keuangan ri nomor s-62/pk/2025, yang berisi penyampaian rancangan alokasi tkd tahun anggaran 2026.
“anggaran belanja operasional yang tidak produktif dan tidak berdampak langsung ke masyarakat akan kita pangkas," jelas herwan di kantor gubernur bengkulu, rabu 15 oktober 2025.
baca juga:program sadesahe, tanam jagung padang genteng dikomandoi asisten kabag sdm polres, ini luasnya!
baca juga:apbd hanya rp 1 triliun, belanja asn di bs tembus 42 persen, apa langkah pemda? 
lebih lanjut herwan mengatakan pihaknya dalam menghadapi efisiensi anggaran yang digagas oleh presiden prabowo sedang menyusun skema masuk asn.
"kita juga sedang menyusun skema baru bagi asn, di mana hari kerja bisa dikurangi. dari yang sebelumnya lima hari, bisa saja menjadi empat atau bahkan tiga hari, tergantung kondisi keuangan daerah,” jelas tambah herwan.
selain itu menurutnya, penyesuaian ini perlu dilakukan karena berkurangnya dana transfer dari pusat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. oleh sebab itu, efisiensi menjadi langkah utama, terutama pada biaya operasional perkantoran dan belanja pegawai.
baca juga:750 kg beras harga seikhlasnya dari kapolres kaur sekejap ludes, simak penjelasan kabag ops!
baca juga:setelah perangkat desa, kini giliran nakes dan asn dapat ultimatum bupati bs
“penyesuaian ini harus dilakukan agar keuangan daerah tetap sehat. kita akan fokus pada kegiatan prioritas, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sektor pendidikan, serta kesehatan. selain itu, dukungan terhadap program nasional seperti ketahanan pangan juga tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.
herwan menjelaskan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (opd) untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar efisien dan tepat sasaran.
“program-program di opd akan kita arahkan hanya untuk kegiatan prioritas. beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau bahkan ditiadakan,” tegasnya.
lebih lanjut, herwan mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini bisa saja berdampak pada tunjangan kinerja daerah (tkd) asn. namun, pemprov bengkulu berkomitmen tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai dalam setiap keputusan yang diambil.
“kita pahami kebijakan ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. dalam evaluasi nanti, kami akan mencari solusi terbaik agar kesejahteraan asn tetap menjadi prioritas. kita sudah sampaikan dalam apel bahwa langkah-langkah efisiensi ini sedang kita persiapkan, termasuk pengurangan anggaran di setiap opd,” kata herwan.
herwan juga menegaskan bahwa pengurangan tkd tersebut akan berdampak luas pada berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah.
“ya, pasti semuanya akan terdampak terhadap pengurangan tkd. semuanya akan berdampak terhadap anggaran-anggaran, baik itu belanja pegawai, belanja asn kita, termasuk untuk pengangkatan pegawai dan sebagainya. itu pasti berdampak semuanya,” ujar herwan.
herwan menjelaskan, beban belanja pegawai di lingkungan pemprov bengkulu saat ini mencapai sekitar 41 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). dengan total apbd sekitar rp 1,2 triliun, porsi belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur keuangan daerah.
“belanja pegawai kita itu pada angka 41 persen dari seluruh total apbd, kalau totalnya itu lebih kurang pada angka 1,2 triliun,” terangnya.
sementara itu, untuk alokasi tambahan penghasilan pegawai (tpp), herwan menyebut nilainya mencapai rp 249 miliar per tahun, yang disalurkan kepada seluruh asn di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
“total tpp-nya mencapai rp 249 miliar untuk seluruh asn provinsi bengkulu. semua asn mendapatkan, tergantung nanti pada grade masing-masing,” jelasnya.
ia menegaskan, pemprov bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap skema pemberian tkd dan beban belanja pegawai guna menyesuaikan dengan kondisi fiskal terkini setelah adanya pemotongan dana dari pusat.
“itu nanti bakal dievaluasi dan diperlakukan sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata herwan.
pemprov bengkulu, lanjut herwan, juga tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi serta kajian alternatif agar kesejahteraan asn tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“kami akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan operasional asn,” tutupnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis, 16 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan