Terkait Penertiban Ternak, 3 OPD Ini Harus Paham, Satpol-PP : Mana Tusi Mereka Selama Ini?

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 19:44

ROHIDI/RKa JELASKAN : Kadis Satpol-PP dan Damkar BS Erwin Muchsin, S.Sos saat menjelaskan terkait solusi penertiban hewan ternak, Selasa 6 Februari 2024.--

BENGKULU SELATAN (BS) - Persoalan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten BS tidak pernah tuntas.

Hampir setiap waktu masyarakat mengeluhkan soal ternak.

Menyikapi hal tersebut, Kadis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) BS Erwin Muchsin, S.Sos mengaku, ada dua solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan hewan ternak.

Hal tersebut sudah tertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2013.

Jika dilihat dalam Perda tersebut penindakan berupa razia ternak yang dilakukan oleh pihak Satpol-PP selama ini bukanlah solusi awal dalam penertiban hewan ternak.

Sebab, ada cara lain yang seharusnya dilakukan lebih dulu oleh tiga OPD lain yang ada di daerah.

Ketiga OPD tersebut bertugas sebagai pencegahan dengan melalui pengawasan dan pembinaan.

Ketiga OPD yang dimaksud yakni Dinas Pertanian (Distan) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Pemerintah Kecamatan.

"Masyarakat harus tahu, penertiban dengan melakukan razia ternak itu adalah jalan terakhir. Sebelum itu, ada solusi lain yakni pencegahan dengan pembinaan dan pengawasan oleh Distan, DKP dan Kecamatan. Selama ini tusi mereka kemana," ujar Erwin.

Menurut Erwin, hal ini juga harus dipahami oleh masyarakat.

terkait penertiban ternak, 3 opd ini harus paham,   satpol-pp : mana tusi mereka selama ini?                            bengkulu selatan (bs) - persoalan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah kabupaten bs tidak pernah tuntas.
hampir setiap waktu masyarakat mengeluhkan soal ternak.
menyikapi hal tersebut, kadis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (satpol-pp dan damkar) bs erwin muchsin, s.sos mengaku, ada dua solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan hewan ternak.
hal tersebut sudah tertuang jelas dalam peraturan daerah (perda) nomor : 9 tahun 2022 tentang perubahan atas perda nomor : 9 tahun  2013.
jika dilihat dalam perda tersebut penindakan berupa razia ternak yang dilakukan oleh pihak satpol-pp selama ini bukanlah solusi awal dalam penertiban hewan ternak.
baca juga:uang di atm penerima pkh hilang misterius! bansos di bengkulu selatan bermasalah lagi 
baca juga:guru disalahkan! soal ayah garap anak kandung sejak kelas iv sd sampai kelas ix smp 
sebab, ada cara lain yang seharusnya dilakukan lebih dulu oleh tiga opd lain yang ada di daerah.
ketiga opd tersebut bertugas sebagai pencegahan dengan melalui pengawasan dan pembinaan.
ketiga opd yang dimaksud yakni dinas pertanian (distan) melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, dinas ketahanan pangan (dkp) dan pemerintah kecamatan.
"masyarakat harus tahu, penertiban dengan melakukan razia ternak itu adalah jalan terakhir. sebelum itu, ada solusi lain yakni pencegahan dengan pembinaan dan pengawasan oleh distan, dkp dan kecamatan. selama ini tusi mereka kemana," ujar erwin.
baca juga:cium kecurangan! bawaslu bengkulu selatan ingatkan ini ke asn 
baca juga:astaga! 2 remaja putri di kaur digarap bapak tiri, berikut kisahnya
menurut erwin, hal ini juga harus dipahami oleh masyarakat.
jika setiap akan dilakukan penertiban harus melalui razia.
justru itu akan merugikan masyarakat itu sendiri dengan berbagai macam bentuk sanksi yang ada didalam perda.
"bukan berarti satpol-pp tidak mau bekerja. tapi, sebaiknya lakukan dulu pembinaan dan pengawasan oleh tiga opd itu. jika memang sudah tidak bisa lagi dibina, baru ditindak dengan penertiban dari satpol-pp," tegas erwin.
baca juga:10 desa belum setor tunggakan pajak, pesan kasi datun kejari kaur bikin jantungan
baca juga:mengkhawatirkan! baru dibangun, jalan dan jembatan sudah rusak
kalau harus dilakukan penertiban langsung oleh satpol-pp, maka hewan ternak yang berkeliaran harus ditangkap.
nah, itu tentu langsung dikenakan sanksi administrasi ataupun saksi pidana.
saksi tersebut bisa dikatakan akan merugikan masyarakat. sesuai perda, sanksi untuk ternak jenis sapi dan kerba biaya pengamanan saja mencapai rp 2 juta/ekor.
belum lagi ditambah biaya pemeliharaan sebesar rp 200/ekor dalam setiap harinya. bahkan, saksi administrasi dapat dipidanakan dengan kurungan tiga bulan dan denda mencapai rp 5 juta.
baca juga:kota tersepi di indonesia, tiga dari sumatera, inilah daerahnya
baca juga: 48 bundel berkas dpmd disita penyidik kejari kaur, berikut kasus yang akan dibuka
oleh karena itu, langkah terbaiknya keaktifan ketiga opd yang disebutkan tadi dengan rutin meberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik hewan ternak.
mulai dari rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak, menekankan kepada peternak agar peliharaa itu harus dikandangkan.
"tiga opd ini bisa bekerjasama dengan memberikan solusi yang terbaik. tusi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing kan ada dan sudah jelas. kalau penertiban itu jalan terkahir," pungkas erwin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan