Kejati Bengkulu Terima SPDP Kasus Suap dan Gratifikasi PDAM Tirta Bengkulu

Reporter: Saprian |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 03 Jul 2025 - 18:27

Rilis Kejaksaan Bengkulu Terima SPDP kasus suap dan Gratifikasi PDAM Tirta Hidayah dari Polda Bengkulu. Kamis 03 Juni 2025.-Sumber foto: Koranradarkaur.id-

BENGKULU - Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, didampingi Kasi Penuntutan, Arif Wirawan, mengaku telah menerima resmi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kriminal khusus Polda Bengkulu kasus dugaan suap dan gratifikasi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkuludengan tersangka terlapor Samsu Bahri.

Arif menjelaskan pelaku disangka Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Menindaklanjuti surat tersebut, kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menunjuk 10 orang jaksa berkompeten dalam tindak pidana Tipikor sebagai penuntut umum," terang Arif, Jumat, 03 Juni 2025.

Arif Wirawan menambahkan bahwa dalam SPDP tersebut, terlapor bernama Samsu Bahari yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

“Terlapornya SB, ia diduga melakukan pemungutan sejumlah uang terhadap tenaga honorer yang diterima sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di PDAM,” ungkap Arif.

Lebih lanjut, Arif menambahkan saat ini pihaknya sedang menunggu tahap satu dari Polda Bengkulu.

"Untuk sekarang dari SPPD baru satu orang sebagai terlapor," kata Arif.

Terlapor dalam kasus ini terancam dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, pada Rabu 04 Juni 2025, penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah memeriksa empat orang yang diduga sebagai broker atau makelar dalam proses penerimaan tenaga PHL di PDAM Tirta Hidayah.

Keempat broker tersebut diduga bertugas mencarikan calon PHL dengan syarat menyetorkan sejumlah uang sebagai mahar agar bisa diterima bekerja.

kejati bengkulu terima spdp kasus suap dan gratifikasi pdam tirta bengkulu                             bengkulu - kepala seksi penerangan hukum (kasi penkum) kejaksaan tinggi atau kejati bengkulu, ristianti andriani, didampingi kasi penuntutan, arif wirawan, mengaku telah menerima resmi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) dari penyidik kriminal khusus polda bengkulu kasus dugaan suap dan gratifikasi di perusahaan daerah air minum (pdam) tirta hidayah kota bengkuludengan tersangka terlapor samsu bahri.
arif menjelaskan pelaku disangka pasal 2, pasal 3, dan pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi.
"menindaklanjuti surat tersebut, kepala kejaksaan tinggi bengkulu menunjuk 10 orang jaksa berkompeten dalam tindak pidana tipikor sebagai penuntut umum," terang arif, jumat, 03 juni 2025.
baca juga:diduga terima suap kasus bts anggota bpk aq ditahan kejagung
baca juga:soal tersangka baru korupsi dana desa jeranglah tinggi, kasat reskrim : tunggu perkara kades p21
arif wirawan menambahkan bahwa dalam spdp tersebut, terlapor bernama samsu bahari yang saat ini masih menjabat sebagai direktur pdam tirta hidayah kota bengkulu.
“terlapornya sb, ia diduga melakukan pemungutan sejumlah uang terhadap tenaga honorer yang diterima sebagai pegawai harian lepas (phl) di pdam,” ungkap arif.
lebih lanjut, arif menambahkan saat ini pihaknya sedang menunggu tahap satu dari polda bengkulu.
baca juga:korupsi dana bok, bendahara puskesmas palak bengkerung terancam di penjara 20 tahun dan dipecat dari pns
baca juga:ternyata kejati bengkulu telah terima spdp kasus dugaan korupsi dinpertan kaur, siapa tersangkanya?
"untuk sekarang dari sppd baru satu orang sebagai terlapor," kata arif.
terlapor dalam kasus ini terancam dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi.
sebelumnya, pada rabu 04 juni 2025, penyidik subdit tindak pidana korupsi (tipidkor) ditreskrimsus polda bengkulu telah memeriksa empat orang yang diduga sebagai broker atau makelar dalam proses penerimaan tenaga phl di pdam tirta hidayah.
keempat broker tersebut diduga bertugas mencarikan calon phl dengan syarat menyetorkan sejumlah uang sebagai mahar agar bisa diterima bekerja.
mereka mengaku bertindak atas perintah seseorang yang dekat dengan pimpinan pdam.
menurut keterangan para broker, praktik penerimaan phl secara ilegal ini marak terjadi menjelang tahun 2024.
setiap broker bisa menerima imbalan hingga rp5 juta per orang.
total dana yang berhasil dikumpulkan dari para calon phl diperkirakan mencapai rp4 miliar.
dalam proses penyidikan, ratusan phl di pdam tirta hidayah juga telah diperiksa guna mendalami aliran uang serta mekanisme penerimaan yang diduga menyimpang tersebut.
pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang saat ini sedang ditangani secara intensif.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat 4 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan