Mantan PH Minta Proses Hukum Korupsi BOK 16 Puskesmas Kaur 2022 Dilanjutkan, Ini Alasannya

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 24 Jan 2025 - 19:49

Pengacara Sopian Sahidi Siregar, S.Pd, SH, M.Kn berharap proses hukum BOK Puskesmas Kaur tahun 2022 dapat dilanjutkan-Sumber Foto: koranradarkaur.id-

"Kami berharap ke depannya ini kembali dilakukan. Sehingga semua yang terlibat bisa diproses hukum sesuai tingkat kesalahan. Yang diukur berdasarkan perannya dalam perkara ini," pungkasnya.

Ulasan singkat perkara ini, pada kasus ini dalam uraian dakwaan, bahwa setiap pencairan dana BOK dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan ATK dan pembuatan sepanduk.

Pemotongan 2 persen ini, berdasarkan permintaan Kepala Dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh Kapus di Kaur, di kantor Dinas Kesehatan Kaur. Sehingga dalam perkara ini, dakwaan diberatkan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Sedangkan Kapus disebut memiliki peran yang sama.

Setoran 2 persen ini dikumpulkan kepada Sekretaris Dinas, muaranya ke Kepala Dinas. Nominal anggaran BOK Kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan ATK dan pembuatan sepanduk, Rp 1 miliar. Dari jumlah tersebut, timbul Kerugian Negara (KN) Rp 406 juta.

Untuk diketahui, pada 2022 lalu, ada 16 Puskesmas di Kaur mendapat kucuran dana BOK ini dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Dari anggaran itu, sudah terealisasi Rp 13 miliar.

Pada Maret 2022, Dinas Kesehatan Kaur menggelar rapat di Kantor Dinkes Kaur. Rapat ini dihadiri seluruh Kapus yang menerima kucuran dan BOK. Dalam rapat itu, diduga ada perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kaur, agar seluruh Kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana BOK ini.

Tak hanya itu saja, ada pula 5 terpidana untuk kasus peringatan penyeleidikan korupsi dana BOK 16 Puskesmas Kabupaten Kaur tahun 2022 ini. Kelima terdakwa yaitu Bambang Surya Saputra, Ardiansyah Harahap, Rahmat Nurul Safril, Rianti Paulina dan Upa Labuhari. *

mantan ph minta proses hukum korupsi bok 16 puskesmas kaur 2022 dilanjutkan, ini alasannya                            bengkulu - di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di dprd kaur. beberapa pihak berharap kejari kaur ke depannya juga melanjutkan proses hukum, dari kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) 16 puskesmas kaur tahun 2022.
salah satu pihak yang berharap agar dilanjutkannya proses hukum kasus korupsi dana bok 16 puskesmas kaur tahun 2022 itu sopian sahidi siregar, s.pd, sh, m.kn yang mantan penasehat hukum (ph) dari 3 terpidana dalam dalam perkara tindak pidana korupsi (tipidkor) tersebut.
dia yang mendampingi terpidana darmawansyah, terpidana indah fuji astuti dan terpidana ricke james yunsen dalam kasus korupsi dana bok 16 puskesmas kaur ini. menilai meskipun semua kerugian negara sebesar rp 406 juta telah dikembalikan. hal itu tak semerta-merta menghentikan proses hukumnya. 
apalagi, kata sopian, yang terlibat dalam perkara  ini bukan hanya keempat terpidana yang kini tengah menjalani hukumannya. 
"harapan kami proses hukum atas perkara ini (dana bok 16 puskesmas kaur) kembali dilanjutkan. karena walaupun kn sudah dikembalikan. ini tidak menghentikan proses hukum yang terjadi. apalagi yang terlibat dalam perkara ini bukan hanya 4 terpidana," ungkap sopian, jumat 24 januari 2025.
baca juga:hitung kn dugaan korupsi dana bok puskesmas palak bengkerung, jaksa libatkan kap bengkulu
baca juga:tersangka dugaan korupsi dana bok masih misteri, begini penjelasan jaksa
sekedar mengulas kembali, apa yang disampaikannya ini senada dengan yang diharapkan terpidana indah fuji astuti dan rice james yunsen. dalam persidangan di pn tipidkor bengkulu tertanggal 27 maret 2024 dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. 
saat persidangan, keduanya berharap agar 14 kepala puskesmas lainnya juga diseret untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus ini. sebab menurut mereka, 14 kapus di kabupaten kaur itu perannya sama saja dengan mereka.
"kedua klien kami itu menilai, 14 kapus itu memiliki peran yang sama dengan 2 klien kami. karenanya, mereka berharap agar mereka juga diproses. sebab itu, menurut kami proses hukumnya harus dilanjutkan," kata sofyan. 
imbuhnya, ada 4 alasan kenapa proses hukum atas perkara korupsi ini harus dilanjutkan. pertama, kerugian akibat korupsi tidak hanya bersifat materil. korupsi juga menyebabkan kerugian non-materil. seperti kerugian kepercayaan publik, kerugian pada perekonomian negara dan kerugian pada keadilan sosial.
kedua, pengembalian kerugian bukan penghapusan tindak pidana. pengembalian kerugian hanya merupakan salah satu bentuk pemulihan, namun tidak menghapuskan tindak pidana korupsi itu sendiri.
ketiga, proses hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. proses hukum korupsi bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghukum pelaku dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.
keempat, kerugian sudah dikembalikan tidak menghapuskan kesalahan. meskipun kerugian sudah dikembalikan, kesalahan pelaku korupsi ataupun yang terlibat di dalamnya tidak dihapuskan. mereka masih harus bertanggung jawab atas tindakannya.
"kami berharap ke depannya ini kembali dilakukan. sehingga semua yang terlibat bisa diproses hukum sesuai tingkat kesalahan. yang diukur berdasarkan perannya dalam perkara ini," pungkasnya.
ulasan singkat perkara ini, pada kasus ini dalam uraian dakwaan, bahwa setiap pencairan dana bok dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk. 
pemotongan 2 persen ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur. sehingga dalam perkara ini, dakwaan diberatkan kepada kepala dinas dan sekretaris dinas. sedangkan kapus disebut memiliki peran yang sama. 
setoran 2 persen ini dikumpulkan kepada sekretaris dinas, muaranya ke kepala dinas. nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp 406 juta. 
untuk diketahui, pada 2022 lalu, ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp 15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
pada maret 2022, dinas kesehatan kaur menggelar rapat di kantor dinkes kaur. rapat ini dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok. dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini.
tak hanya itu saja, ada pula 5 terpidana untuk kasus peringatan penyeleidikan korupsi dana bok 16 puskesmas kabupaten kaur tahun 2022 ini. kelima terdakwa yaitu bambang surya saputra, ardiansyah harahap, rahmat nurul safril, rianti paulina dan upa labuhari. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan