Rapat Bersama Mendagri, Bupati BS Bahas Dana Transfer hingga Usulkan Gaji Pegawai Ditanggung Pusat

KORANRADARKAUR.ID - Bupati Bengkulu Selatan (BS) H. Rifai Tajudin, S.Sos menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, yang juga diikuti oleh seluruh pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Menteri Dalam Negeri Gedung A Kemendagri RI Pada, Kamis 18 September 2025.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar pemerintah pusat dan daerah dapat terus berjalan seiring, selaras, dan saling menguatkan dalam tata kelola pemerintahan serta pembangunan nasional. Dalam forum strategis itu, Bupati H. Rifai Tajudin menyampaikan harapan agar pemerintah pusat lebih objektif dan seimbang dalam mempertimbangkan tata kelola fiskal nasional, terutama terkait dana transfer ke daerah.

Menurutnya, kebijakan transfer dana yang tepat akan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Hal ini juga dinilai penting untuk mewujudkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini menjadi roh dalam pembangunan nasional.

BACA JUGA:Raperda APBD-P 2025, Pemprov Bengkulu Sampaikan Sisa Silva Segini, Kok Bisa?

BACA JUGA:APBD Hanya Rp 1 Triliun, Belanja ASN di BS Tembus 42 Persen, Apa Langkah Pemda?

"Pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal yang proporsional agar pembangunan tidak timpang. Jika transfer dana lebih berkeadilan, maka daerah bisa bergerak lebih cepat dalam meningkatkan pelayanan publik," sampai Bupati.

Selain itu, Bupati BS juga mengusulkan agar beban gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun honorer dapat ditanggung oleh pemerintah Plpusat. Ia menilai, kebijakan tersebut akan memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk fokus pada program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jika beban belanja pegawai ini dapat ditangani oleh pusat, maka daerah bisa lebih leluasa mengarahkan anggaran untuk program-program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

BACA JUGA:DPRD Kaur Sepakat, Perda APBD-P Disahkan, Berikut Penjelasannya!

BACA JUGA:Alat Kesehatan dan Obat Prioritas Utama APBD-P, Penjelasan Pj Sekda Membanggakan!

Rapat kerja Apkasi bersama Mendagri ini juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola fiskal, perencanaan pembangunan, hingga sinergi program prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga peran aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan.

Bupati BS menegaskan, bahwa Pemkab Bengkulu Selatan siap untuk selalu bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya penguatan dukungan fiskal dan kebijakan yang berpihak pada daerah, ia optimis program pembangunan di Bengkulu Selatan dapat berjalan lebih optimal.

"Kita ingin Bengkulu Selatan maju bersama daerah lain di Indonesia. Untuk itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus dijaga dan diperkuat," ungkapnya.