Paripurna Sempat Molor Tiga Jam, DPRD Kaur Sepakat Pembahasan 2 Raperda Dilanjutkan

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 15 Jul 2024 - 20:33

PARIPURNA: Bupati Kaur H Lismidianto, SH, MH menyampaikan jawaban atas padangan fraksi-fraksi DPRD Kaur, Senin 15 Juli 2024. Sumber foto: UJANG/RKa --

Lanjutnya, untuk pembangunan jalan dua jalur yang ada di Kota Bintuhan merupakan program prioritas.

Adapun pengadaan tanah tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Ada empat tahapan yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan serah terima.

Adapun tahapan saat ini telah selesai dilaksanakan, tahapan persiapan dan proses saat ini sedang berjalan pembahasan teknis dokumen lingkungan dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi Golkar terhadap Raperda yang diajukan tidak hanya sebatas sebuah konsep besar.

Raperda yang telah melalui pembahasan bersama setelah menjadi Perda Pemda bersama OPD dan DPRD bersama - sama mewujudkan pelaksanaan Perda agar bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan menanggapi pandangan umum dari Fraksi PDIP Pemda Kaur saat ini melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan daerah yang diturunkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan masing-masing OPD yaitu, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, dan yang lainnya.

Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dipimpin Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini, didampingi Waka II Alpensyah dan dihadiri Bupati Kaur H Lismidianto, SH, MH Sekda Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM, Anggota DPRD Kaur, undangan FKPD, para kepala OPD jajaran pemda Kaur.

paripurna sempat molor tiga jam, dprd kaur sepakat pembahasan 2 raperda dilanjutkan                            bintuhan – rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi dprd terhadap rancangan peraturan daerah (raperda), tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) kabupaten kaur tahun 2025-2045 dan raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sempat tertunda.
bahkan rapat paripurna ini molor hingga tiga jam, paripurna dijadwalkan pukul 09.00 wib tetapi paripurna baru bisa dilaksanakan pada pukul 11.30 wib.
molornya jadwal paripurna karena anggota dprd kaur yang hadir tidak cukup kuorum, sehingga menunggu anggota dewan hadir.
“untuk dua raperda yang dibahas, seluruh dprd sepakat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dua raperda tersebut akan dibahas dan akan disahkan menjadi perda,” kata ketua dprd kaur diana tulaini, sh, setelah paripurna, senin 15 juli 2024.
baca juga:nihil anggaran! lahan bbup dikelola pihak ketiga, ini penjelasan kepala bbup nasal 
jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi dprd dibacakan bupati kaur h lismidianto, sh, mh.
pada intinya masukan dan saran fraksi dprd sangat diapresiasi dan akan ditindak lanjuti.
untuk fraksi kaur kondusif yang telah memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penyampaian nota pengantar terhadap dua raperda.
besar harapan ke depan kabupaten kaur dapat berkembang secara berkesinambungan, demi mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di kabupaten kaur.
baca juga:2 kafilah bengkulu selatan wakili provinsi bengkulu pada mtq nasional 2024, berikut namanya
sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi kaur sease sehijean tentang pembangunan.
pemda kaur akan konsisten terhadap rencana pembangunan.
dengan mengikuti aturan dan berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada seperti rkpd, rpjmd, dan rpjpd sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang disusun melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat daerah.
serta dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran dprd kaur.
baca juga:belum dipanggil camat, kapus cegah cepat dbd
lanjutnya, untuk pembangunan jalan dua jalur yang ada di kota bintuhan merupakan program prioritas.
adapun pengadaan tanah tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
ada empat tahapan yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan serah terima.
baca juga:tahun pelajaran baru, transaksi gadai kota bengkulu meningkat
adapun tahapan saat ini telah selesai dilaksanakan, tahapan persiapan dan proses saat ini sedang berjalan pembahasan teknis dokumen lingkungan dan rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup.
sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi golkar terhadap raperda yang diajukan tidak hanya sebatas sebuah konsep besar.
raperda yang telah melalui pembahasan bersama setelah menjadi perda pemda bersama opd dan dprd bersama - sama mewujudkan pelaksanaan perda agar bermanfaat bagi masyarakat.
sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi pdip pemda kaur saat ini melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan daerah yang diturunkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan masing-masing opd yaitu, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, dan yang lainnya.
baca juga:koalisi besar 7 parpol jadi saingan berat gusnan, 12 nama balon kada, golkar ikut gabung?
paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi dprd terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) dipimpin ketua dprd kaur diana tulaini, didampingi waka ii alpensyah dan dihadiri bupati kaur h lismidianto, sh, mh sekda kaur dr. drs. ersan syahfiri, mm, anggota dprd kaur, undangan fkpd, para kepala opd jajaran pemda kaur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan