NGERI! Gugat Kecurangan Pilpres di MK, Timnas Amin Siapkan 1.000 Pengacara

RADAR KAUR BACAKORAN.CO – Juru Bicara (Jubir) tim nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Iwan Tarigan Jumat 12 Maret 2024 menyiapkan 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1.000 orang yang akan mendukung di MK," kata Iwan Tarigan.

Iwan menuturkan, nantinya Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir akan memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, dibantu oleh Ketua Dewan Pakar AMIN, Hamdan Zoelva dan anggota Dewan Pakar AMIN, Refly Harun. 

Ia mengaku Tim Hukum Timnas AMIN sudah sangat siap dalam menghadapi gugatan Pilpers 2024 nanti. 

BACA JUGA:JANGAN MAIN-MAIN! Asesmen Sumatif Juga Penentu Kelulusan SMA/SMK, Ini Penjelasan Kacabdin

"Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan Pemilu ke MK, mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap)," kata dia. 

Sebelumnya, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud juga berencana mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK. 

Ia menyatakan, akan bertemu dengan tim hukum yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. 

Selain itu, Timnas AMIN menduga ada indikasi kecurangan yang dilakukan terkait rekapitulasi data suara dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. 

BACA JUGA:3 Meter Lagi, Rumah Warga di Kaur Nyaris Amblas ke Sungai, Butuh Penanganan Segera

Ia menjelaskan, kecurigaan itu didapatkan pihaknya setelah melakukan audit forensik terhadap form C1-PPWP yang masuk ke sistem Sirekap.

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menyebut, usai melakukan digital forensik pihaknya menemukan sejumlah pola yang menunjukkan indikasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. 

"Sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 per Tempat Pemungutan Suara (TPS), kira-kira di angka itu," kata Widjojanto.  

Ia menduga, setiap TPS terdapat penambahan 100 suara.