Sinyal P1 Masuk PPPK Paruh Waktu dari KemenPAN-RB, Bagaimana dengan Honorer?
Ilustrasi guru honorer yang akan diangkat jadi PPPK. -Sumber foto: rakyatbengkulu.com-
Sampai hari ini, Kabupaten Lamsel sangat tertutup dengan informasi mengenai arah kebijakannya dalam penyelesaian sisa guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 atau prioritas satu (P1).
Bahkan sejak Januari, sudah mendekati pemda untuk mendapatkan informasi mengenai usulan formasi PPPK 2024.
BACA JUGA:Sssttt! Masa Jabatan Segera Berakhir, Benarkah Rencana PAW 1 Anggota DPRD Bengkulu Selatan Batal?
BACA JUGA:PERANG DINGIN! Saling Adu Kekuatan, Rebut 3 Kursi Unsur Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan
Hingga hari ini (Senin,red) tidak ada sambutan positif dari Pemda. Pengurus GLPGPPPK Lamsel, bahkan sudah bersurat kepada Bupati untuk meminta audiensi, tetapi tidak direspons.
Surat permintaan audiensi sejak 15 Januari belum direspons juga. Komunikasi dengan protokoler bupati juga tidak ada respons.
Fulkan berharap, Pemkab Lamsel terbuka dalam menyampaikan informasi kepada P1 yang sudah nyata-nyata tinggal diangkat.
Dia khawatir jika Pemkab Lamsel tidak mengusulkan maksimal seluruh P1, akan diberlakukan aturan baru.
BACA JUGA:Pleno Tingkat Provinsi Rampung, Penetapan Hasil Tunggu Nasional
BACA JUGA:Ramadan, Pemda Kaur Siapkan Pasar Takjil, di Sini Lokasinya
"Sampai hari ini belum tahu berapa usulan formasi yang diajukan Pemkab Lamsel. Kami khawatir sekali karena Pemkab sangat tertutup," ungkapnya.
Pada 15 Mei 2023, GLPGPPPK telah bertemu Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto. Saat itu, Bupati Nanang menyampaikan kondisi keuangan daerah, sehingga hanya mengusulkan kuota 120 PPPK Guru pada seleksi 2023.
Ketidakmampuan Pemda tersebut, karena Pemkab Lamsel mengkhawatirkan tidak ada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggajian di 2024.
"Mei 2023 lalu sudah dilakukan pertemuan dengan Bupati Lamsel, namun terkendala dengan kondisi keuangan daerah. Karena khawatir, tidak adanya transfer dana dari DAU untuk penggajian pada 2024," ucapnya.
- Tag
- Share
-
-
