Perhutanan Sosial Jadi Andalan Hadapi Krisis Iklim, Bengkulu Satukan Langkah

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berbagai pemangku kepentingan menggelar Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan di Hotel kota Bengkulu, Kamis 11 September 2025.

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Hadapi Krisis Iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta program perhutanan sosial mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang berhalangan hadir secara langsung.

BACA JUGA:Wagub Mian Teken Komitmen Pembangunan Meritokrasi ASN di Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Sudah 2 Kali Disurvei, Pembangunan Irigasi di Desa Muara Dua Belum Ada Kejelasan

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perhutanan sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab besar sekaligus peluang strategis. Hutan kita harus menjadi sumber kemakmuran masyarakat, bukan hanya sekadar penyangga ekologi,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, dari total luas wilayah 1,97 juta hektare, sekitar 46,11 persen merupakan kawasan hutan.

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Tinjau Lahan Pembangunan Gedung Baru RSUD M Yunus, Ini Kata Helmi Hasan

BACA JUGA:BAZNAS Kaur Dukung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Hingga kini, seluas 53.907,87 hektare telah mendapatkan izin kelola perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK). Namun, pengelolaan tersebut dinilai masih belum optimal.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menyampaikan bahwa pengelolaan hutan lestari justru bisa menjadi peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Menjaga hutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan kreativitas pendanaan non-APBN dan APBD, Bengkulu punya potensi besar,” tegasnya.

Lokakarya tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok perhutanan sosial.