Tak Ada Toleransi Kepsek Lakukan Pungli Siswa Baru, Dikbud BS: Sanksi Tegas Menanti

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 04 Jul 2025 - 18:45

Kadis Dikbud memastikan tak ada toleransi Kepsek lakukan saat penerimaan siswa baru-Sumber Foto: ROHIDI/RKa-

KORANRADARKAUR.ID - Menghadapi pendaftaran penerimaan siswa baru atau lebih dikenal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) Tahun Ajaran (TA) 2025/2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan (BS) mengingatkan secara tegas kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek), jenjang SD maupun SMP.

Dinas Dikbud memastikan tak ada toleransi Kepsek lakukan Pungli saat penerimaan siswa baru.

Plt Kadis Dikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya, M.Pd saat dikonfirmasi Radar Kaur (RKa), Jumat 4 Juli 2025 menyampaikan secara tegas terkait larangan keras aksi Pungli di sekolah.

Terutama, saat SPMB atau penerimaan siswa baru yang akan mulai dibuka sejak 7 Juli - 11 Juli 2025. Jika sampai ada ditemukan aksi tersebut, maka saksi tegas menanti kepala sekolah yang bersangkutan.

Kadis menjelaskan, pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan keras aksi pungli saat proses SPMB tahun 2025.

SE tersebut telah dikirimkan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Baik sekolah jenjang SD maupun sekolah jenjang SMP. Sehingga, tidak ada alasan lagi sekolah masih melanggar ketentuan yang ada.

"Dua hari yang lalu saya sudah buat surat edaran sebagai bentuk langkah antisipasi. Dalam surat itu telah dirincikan dilarang adanya pungutan liar. Nanti, kalau ada SD atau SMP yang melakukan pungutan liar terhadap siswa baru, laporkan ke saya," tegas Kadis.

Lusi menambahkan, dirinya juga mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Baik itu, aturan yang disampaikan langsung dari pemerintah pesat, maupun melalui surat edaran Dinas Dikbud Bengkulu Selatan.

Lusi memastikan, tidak ada toleransi bagi kepala sekolah yang ketahuan melakukan penerimaan siswa baru tanpa mengikuti aturan. Apalagi, jika sampai ada sekolah yang melakukan pungutan liar dengan dalih apapun.

Maka, sudah dipastikan yang bersangkutan akan diberikan saksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

tak ada toleransi kepsek lakukan pungli siswa baru, dikbud bs: sanksi tegas menanti                            koranradarkaur.id - menghadapi pendaftaran penerimaan siswa baru atau lebih dikenal sistem penerimaan murid baru (spbm) tahun ajaran (ta) 2025/2026.
dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) bengkulu selatan (bs) mengingatkan secara tegas kepada seluruh kepala sekolah (kepsek), jenjang sd maupun smp.
dinas dikbud memastikan tak ada toleransi kepsek lakukan pungli saat penerimaan siswa baru.
plt kadis dikbud bengkulu selatan lusi wijaya, m.pd saat dikonfirmasi radar kaur (rka), jumat 4 juli 2025 menyampaikan secara tegas terkait larangan keras aksi pungli di sekolah.
terutama, saat spmb atau penerimaan siswa baru yang akan mulai dibuka sejak 7 juli - 11 juli 2025. jika sampai ada ditemukan aksi tersebut, maka saksi tegas menanti kepala sekolah yang bersangkutan.
kadis menjelaskan, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran (se) terkait larangan keras aksi pungli saat proses spmb tahun 2025.
baca juga:tegas! saber pungli ingatkan ini kepada sekolah jelang ppdb
baca juga:polresta bengkulu akan bertindak tegas, jika temukan pungli ppdb 2024, ingatkan seluruh kepala sekolah
se tersebut telah dikirimkan ke seluruh sekolah yang ada di kabupaten bengkulu selatan. baik sekolah jenjang sd maupun sekolah jenjang smp. sehingga, tidak ada alasan lagi sekolah masih melanggar ketentuan yang ada.
"dua hari yang lalu saya sudah buat surat edaran sebagai bentuk langkah antisipasi. dalam surat itu telah dirincikan dilarang adanya pungutan liar. nanti, kalau ada sd atau smp yang melakukan pungutan liar terhadap siswa baru, laporkan ke saya," tegas kadis.
lusi menambahkan, dirinya juga mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
baik itu, aturan yang disampaikan langsung dari pemerintah pesat, maupun melalui surat edaran dinas dikbud bengkulu selatan.
lusi memastikan, tidak ada toleransi bagi kepala sekolah yang ketahuan melakukan penerimaan siswa baru tanpa mengikuti aturan. apalagi, jika sampai ada sekolah yang melakukan pungutan liar dengan dalih apapun.
maka, sudah dipastikan yang bersangkutan akan diberikan saksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"pasti akan kami berikan saksi tegas kepada sekolah yang melanggar aturan. ini bukan masalah suka tidak suka, senang tidak senang, bukan membatasi pilihan (sekolah, red). cuman, kita sebagai negara hukum regulasinya ada, maka kita patuhi regulasi itu," tegas lusi.
kadis juga menyebutkan, jika semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak semua anak.
sehingga, seluruh anak didik yang ada di bengkulu selatan bisa mendapatkan pendidikan. maka dari itu, sekolah diminta untuk tetap berpedoman dengan aturan yang ada dalam melakukan spmb.
"tidak boleh ada ruang untuk pungli, spmb tahun ini harus transparan dan bebas pungli," pungkasnya.
sementara itu, untuk petunjuk teknis lengkap spmb jenjang smpn di bengkulu selatan ini sesuai dengan instruksi kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten bs nomor : 420/412/dikbud-bs/a.3/2025.
dalam instruksi tersebut menyebutkan tentang petunjuk teknis (juknis) spmb pada satuan pendidikan smp kabupaten bs tahun pelajaran 2025/2026.
selain itu, terdapat empat jalur penerimaan spmb di tahun ajaran 2025/2025 ini. keempat jalur penerimaan spmb jenjang smpn ini diantaranya, jalur umum, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi. masing-masing jalur syarat yang dibutuhkan juga berbeda-beda.
sedangkan, untuk penerimaan siswa baru jenjang sd, dinas dikbud bengkulu selatan juga sudah mengeluarkan juknis spmb.
dalam juknis itu, selain merincikan secara lengkap syarat bagi calon murid baru. juga dijelaskan mekanisme hingga kuota bagi masing-masing sekolah di bs.
mekanisme penerimaan murid baru ini menggunakan 4 jalur. diantaranya, jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi.
hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah ri nomor : 3 tahun 2025. dalam aturan itu telah dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerimaan murid baru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu 5 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan