KP2KP Bintuhan Lakukan Pengumpulan Data Usaha, untuk Mendukung Target 2026

BINTUHAN – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan telah selesai memulai Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang menyasar berbagai sektor usaha di wilayah Kabupaten Bintuhan.

Kegiatan ini meliputi usaha perikanan tambak udang, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perhotelan, ritel, serta berbagai usaha lainnya.

Kepala KP2KP Bintuhan, Tri Setyo Nugroho, SE menjelaskan, KPDL dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat mengenai jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset, dan struktur usaha di daerah ini. 

BACA JUGA:KP2KP Bintuhan Kawal Penyetoran Pajak Dana Desa

BACA JUGA:KP2KP Bintuhan Ingatkan Situs Palsu, Penipuan Digital Marak

“Kegiatan ini penting untuk memastikan data perpajakan kami tepat sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Tri Setyo Nugroho.

Menurutnya, pengumpulan data ini menjadi bagian dari strategi KP2KP Bintuhan dalam mencapai memetakan program dan mekanisme pajak 2026, di mana pihaknya menargetkan peningkatan kepatuhan pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pendataan usaha yang lebih sistematis.

Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat memberikan pelayanan, penyuluhan, serta konsultasi perpajakan yang lebih tepat guna kepada pelaku usaha.

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha. Tim KP2KP Bintuhan berinteraksi dengan pemilik usaha, mencatat informasi penting terkait kegiatan usaha, serta memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

BACA JUGA:KP2KP Bintuhan Jalin Kerja Sama DPMD Kaur, Berikut Sasarannya!

BACA JUGA:Fokus Gali Potensi Pajak, KP2KP Bintuhan Siapkan Kegiatan KPDL

Tri menambahkan, proses ini tidak hanya bertujuan untuk mendata, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi para pelaku usaha.

Selain itu, data yang diperoleh dari KPDL diharapkan dapat menjadi acuan untuk perencanaan program pengembangan usaha di Kabupaten Bintuhan. 

“Dengan mengetahui secara pasti jumlah dan jenis usaha yang ada, kami dapat menyiapkan program yang mendukung pelaku usaha agar lebih kompetitif sekaligus meningkatkan kontribusi pajak bagi pembangunan daerah,” tambahnya.