Harga Sawit Hancur, Petani Menjerit, DPRD Murka dan Minta Panggil Semua PKS

BENGKULU SELATAN (BS) - Gelombang keresahan kini menyelimuti para petani kelapa sawit di Kabupaten BS. Dalam beberapa pekan terakhir, harga sawit di tingkat petani mengalami penurunan tajam hingga jauh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kondisi ini membuat banyak petani mengaku semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil panen yang mereka jual tidak lagi sebanding dengan biaya produksi dan perawatan kebun.

Keluhan petani pun semakin keras terdengar. Mereka menilai harga yang diterima saat ini sangat tidak wajar dan dianggap merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit. Situasi tersebut bahkan memantik perhatian seorang Anggota DPRD BS yang juga dikenal sebagai petani sawit mandiri, Yaumil Hajil Akbar. Ia secara terbuka meminta pemerintah daerah segera turun tangan dan memanggil seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di BS.

Menurut Yaumil, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Ia menilai ada ketimpangan besar dalam mekanisme penentuan harga TBS di lapangan. Harga yang diterima petani dinilai terlalu jauh dari standar resmi pemerintah provinsi sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

“Harga yang kami terima saat ini sangat jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah provinsi. Ada ketimpangan besar dalam penentuan harga di tingkat pabrik,” tegasnya.

BACA JUGA:Harga Sawit Rp 800 per Kg, Petani Pilih Biarkan Buah Membusuk, RAM Mulai Tutup

BACA JUGA:Harga Sawit Terjun Bebas, Petani Mulai Panik, Pabrik Tutup Pembelian

Ia juga menyoroti pola lama yang menurutnya terus berulang setiap kali terjadi perubahan harga crude palm oil (CPO) dunia. Ketika harga CPO internasional turun, dampaknya langsung dirasakan petani melalui penurunan harga TBS secara drastis. Namun sebaliknya, saat harga dunia mengalami kenaikan, petani justru tidak merasakan dampak signifikan terhadap harga jual buah sawit mereka.

Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kesan bahwa petani hanya menjadi pihak yang selalu menanggung kerugian. Sementara keuntungan besar justru dinikmati pihak lain di rantai industri sawit.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Kita perlu transparansi. Jangan sampai ada permainan sepihak yang merugikan petani,” sentilnya.

Yaumil juga mendesak agar pemerintah tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi benar-benar melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Ia mengingatkan bahwa sektor perkebunan sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Bengkulu Selatan.

“Jangan sampai hanya jadi pengamat. Sektor perkebunan ini tulang punggung ekonomi masyarakat Bengkulu Selatan,” ujarnya lagi.

Desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret kini semakin menguat. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan serius, petani dikhawatirkan akan terus mengalami kerugian berkepanjangan. Apalagi sebagian besar masyarakat di sejumlah wilayah Bengkulu Selatan sangat bergantung pada hasil kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebelumnya, Kadis Pertanian BS, Binagransya, SP, MM mengungkapkan, pihaknya telah memanggil dua perusahaan PKS, yakni PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Bengkulu Selatan Lestari (BSL), guna membahas persoalan harga TBS yang terus menjadi sorotan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin penting yang dibahas adalah keberadaan Program Sawit Rakyat (PSR) yang mulai berjalan sejak tahun 2019 dan kini sebagian besar sudah memasuki masa produksi. Pemerintah daerah berharap program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dari sisi harga jual hasil panen.