Gubernur Bengkulu Helmi Keluarkan Moratorium Penebangan Hutan di Provinsi Bengkulu

Reporter: Saprian utama |

Editor: Daspan Haryadi |

Sabtu , 06 Dec 2025 - 19:24

Gubernur Bengkulu keluarkan surat edaran larangan penebangan hutan, Jumat 05 Desember 2025.-koranradarkaur.id-

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.4/1849/DLHK/2025 tentang Kewajiban untuk Menjaga Kelestarian Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Moratorium atau larangan sementara penebangan hutan di kawasan yang berisiko menimbulkan bencana ditujukan kepada bupati dan wali kota di Provinsi Bengkulu.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kepada masyarakat sejumlah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Larangan tersebut antara lain meliputi membuka atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dengan jarak tertentu dari sungai, dan membakar hutan," tulis Gubernur Bengkulu dalam SE yang ditandatangani pada 25 November 2025.

Selain itu, masyarakat juga dilarang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, hingga membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.

"Larangan menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa penunjukan khusus, membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran, serta mengeluarkan satwa atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang," kata Helmi.

Lebih lanjut, Surat Edaran tersebut juga mengingatkan kewajiban bagi pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan areal perizinan mereka.

Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 serta Pasal 93 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021.

“Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,” tulis Gubernur Helmi Hasan dalam penutup surat yang ditandatangani pada 25 November 2025 itu.

Tembusan surat edaran ini juga disampaikan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kapolda Bengkulu, Kejati Bengkulu, serta Danrem 041/Gamas Bengkulu.

gubernur bengkulu helmi keluarkan moratorium penebangan hutan di provinsi bengkulu                             bengkulu - gubernur bengkulu helmi hasan mengeluarkan surat edaran (se) nomor 500.4/1849/dlhk/2025 tentang kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan di wilayah provinsi bengkulu.
moratorium atau larangan sementara penebangan hutan di kawasan yang berisiko menimbulkan bencana ditujukan kepada bupati dan wali kota di provinsi bengkulu.
dalam surat edaran tersebut, gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kepada masyarakat sejumlah larangan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 
baca juga:kado ulang tahun gubernur, apbd 2026 anggaran infrastruktur untuk kaur rp 44 miliar 
baca juga:puncak hgn ke-80, gubernur bengkulu berikan bantuan rp 1,1 m untuk pgri, ini pesannya!
"larangan tersebut antara lain meliputi membuka atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dengan jarak tertentu dari sungai, dan membakar hutan," tulis gubernur bengkulu dalam se yang ditandatangani pada 25 november 2025.
selain itu, masyarakat juga dilarang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, hingga membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.
"larangan menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa penunjukan khusus, membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran, serta mengeluarkan satwa atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang," kata helmi.
baca juga:momen hut provinsi, gubernur bengkulu sampaikan capaian pembangunan
baca juga:gubernur bengkulu helmi dorong panitia natal oikumene hadirkan pendeta nasional
lebih lanjut, surat edaran tersebut juga mengingatkan kewajiban bagi pemegang persetujuan perhutanan sosial (ps) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan areal perizinan mereka. 
kewajiban ini sesuai dengan pasal 399 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 07 tahun 2021 serta pasal 93 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 09 tahun 2021.
“demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,” tulis gubernur helmi hasan dalam penutup surat yang ditandatangani pada 25 november 2025 itu.
tembusan surat edaran ini juga disampaikan kepada presiden ri, menteri dalam negeri, menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup, kapolda bengkulu, kejati bengkulu, serta danrem 041/gamas bengkulu.
sementara itu, dua lembaga pemerhati lingkungan di bengkulu, yayasan genesis dan kanopi hijau indonesia mengungkapkan adanya pembukaan lahan baru seluas 1.500-an hektare di hutan bengkulu.
kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, syafnizar menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini sudah menjadi kewenangan satuan tugas khusus (satgasus) yang menangani penertiban dan penanggulangan kerusakan hutan (ppkh). 
"jadi ini sudah menjadi kewenangannya satgas khusus ya. satgas yang menangani, satgas pkh (penertiban kawasan hutan) namanya. itu sudah terlapor, sudah dalam proses," tambahnya.
syafnizar juga mengungkap kendala utama yang dihadapi oleh daerah dalam pengawasan dan pengamanan kawasan hutan, yang berujung pada banyaknya lahan yang terbuka dan tidak sesuai peruntukannya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (sdm), sarana, dan anggaran pengawasan. selain juga, kewenangan juga menjadi isu krusial.
menurutnya dlhk provinsi bengkulu sendiri telah berupaya menanggulangi persoalan ini dengan melayangkan surat kepada pemerintah pusat meminta pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin tersebut namun juga belum dipenuhi.
"kewenangannya kan dipusat, termasuk untuk perizinan itu juga di pusat. saya sudah pernah mengeluarkan surat meminta pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin ini, namun juga belum dipenuhi. mungkin ada aturan-aturan yang harus dipertimbangkan," sampainya.
setiap tahunnya, dikatakan syafnizar dalam forum evaluasi perusahaan, dlhk juga selalu menyampaikan agar perusahaan yang mengelola hgu berusaha dengan baik dan harus menjalankannya sesuai aturan.
jika tidak, syafnizar mengusulkan agar izin dikembalikan saja, sehingga bisa dikelola pihak lain yang mau mengurus perizinannya dan tidak merugikan di daerah.
namun, ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat, termasuk soal perpanjangan, pencabutan, atau penciutan izin hgu, serta penindakan terhadap alat berat yang membawa sawit di dalam kawasan hutan seperti yang pernah ditemukan di dalam kawasan bentang alam seblat. 
untuk diketahui, konsorsium bentang seblat dan forum kawasan ekosistem esensial (kee) koridor gajah seblat, telah melaporkan bahwa kerusakan hutan di kawasan konsesi perusahaan tersebut telah mencapai belasan ribu hektare, termasuk konversi menjadi semak belukar dan perkebunan sawit ilegal.
desakan ini muncul seiring adanya laporan mengenai pembukaan lahan baru secara besar-besaran, yang dilaporkan baru-baru ini mencapai sekitar 1.500-an hektare, bahkan sudah ditanami sawit baru di dalamnya.
hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius yang merugikan kawasan hutan.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu, 10 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan