Jumlah Penerima Manfaat BPNT 2024 Bertambah 7.405 Orang, Bagaimana 2025?

BINTUHAN – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Kaur terus mengalami peningkatan pada tahun 2024. Berdasarkan data yang tercatat oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kaur, jumlah KPM pada tahun ini mencapai 7.405 keluarga. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah KPM pada 2023 yang tercatat hanya 6.883 keluarga.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaur, Herawansyah, S.Sos mengatakan, peningkatan jumlah KPM pada tahun 2024 ini disebabkan oleh penyesuaian kondisi terkini di lapangan. Penambahan jumlah penerima manfaat dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dapat menerima haknya secara merata.

"Jumlah KPM BPNT pada 2024 bertambah sebanyak 522 keluarga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan ini berdasarkan pada data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang juga mengalami peningkatan," ujar Herawansyah. 

Data DTKS, yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk BPNT. Dengan adanya pembaruan data ini, Dinsos Kaur memastikan bahwa bantuan pangan non tunai dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan tepat waktu kepada keluarga yang membutuhkan.

BACA JUGA:Peduli Korban Banjir, Polres Kaur Salur Bansos

BACA JUGA:Penyaluran PKH Kaur Berubah Tempat, Simak Perubahan dan Tata Cara Pencairannya

Herawansyah menambahkan bahwa, seiring dengan peningkatan jumlah KPM. Pihaknya akan terus mengupayakan kelancaran distribusi bantuan dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada keluarga yang berhak menerima. 

"Peningkatan jumlah KPM ini diharapkan dapat lebih membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, terutama keluarga kurang mampu di Kabupaten Kaur," ujarnya.

Herawansyah menyebutkan untuk jumlah BPNT 2025 pihaknya belum dapat memastikan bakal mengalami penambahan atau justru menurun. Karena saat ini sedang dilakukan pendataan dan verifikasi penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang tersalurkan tepat sasaran. 

"Kami belum bisa sampaikan, untuk jumlah KPM BPNT 2025 ini karena proses verifikasi belum selesai dilakukan. Perlu masyarakat ketahui bahwa ingin terdaftar sebagai KPM salah satu syaratnya yakni terdaftar dalam DTKS. Syarat untuk terdaftar di DTKS masyarakat harus memiliki surat keterangan tidak mampu dan mengajukan pada pemerintahan desa," terangnya.