Diduga Rehabilitasi Rumdin Ketua DPRD Rp 1,3 M Tanpa Kontrak, Begini Tanggapan Pemprov Bengkulu

Reporter: Saprian |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 04 Nov 2025 - 19:18

Rehabilitasi Rumdin Ketua DPRD Senilai Rp 1,3 miliar tanpa kontrak, Selasa 04 November 2025. Sumber Foto: SAPRIAN/RKa--

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu menanggapi isu terkait proyek rehabilitasi rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu yang diduga dikerjakan tanpa kontrak resmi.

Melalui Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, pemerintah memastikan, proses pelaksanaan proyek tersebut tengah ditelusuri secara menyeluruh.

Heru Susanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelitian dan pengumpulan data awal terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut.

Penelusuran difokuskan untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi pengadaan telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan penelitian terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD yang diberitakan belum memiliki kontrak. Saat ini kami sedang memastikan apakah prosesnya sudah sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku,” ujar Heru, Selasa 4 November 2025.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, setiap kegiatan yang bersumber dari APBD wajib melalui tahapan formal sebelum pekerjaan dilaksanakan.

"Proses tersebut meliputi pencantuman kegiatan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dilanjutkan dengan tahapan pelelangan, penetapan pemenang, penjadwalan pelaksanaan, hingga penandatanganan kontrak kerja," tambah Heru.

Ia sebutkan, dalam PP tersebut ditegaskan suatu pekerjaan tidak boleh dilaksanakan apabila belum tersedia anggaran.

Selain itu, meski anggaran tersedia, pekerjaan juga tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

“Kalau tahapan-tahapan itu belum dilakukan, maka pekerjaan seharusnya tidak bisa dilanjutkan. Karena kontrak adalah dasar hukum bagi penyedia dan pengguna jasa untuk melaksanakan kegiatan,” tegasnya.

Heru menambahkan, jika nantinya ditemukan adanya pelaksanaan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, maka hal tersebut berpotensi menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kita akan pelajari dulu dokumennya. Bila ternyata ada tahapan yang dilanggar, tentu akan kita berikan rekomendasi sesuai kewenangan Inspektorat,” jelasnya.

diduga rehabilitasi rumdin ketua dprd rp 1,3 m tanpa kontrak, begini tanggapan pemprov bengkulu                            bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu menanggapi isu terkait proyek rehabilitasi rumah dinas (rumdin) ketua dprd provinsi bengkulu yang diduga dikerjakan tanpa kontrak resmi.
melalui kepala inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto, pemerintah memastikan, proses pelaksanaan proyek tersebut tengah ditelusuri secara menyeluruh.
heru susanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelitian dan pengumpulan data awal terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut.
penelusuran difokuskan untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi pengadaan telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
baca juga:83,83 persen nasabah bank bengkulu gunakan mobile banking, segini total nasabahnya!
“kami sudah melakukan penelitian terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas ketua dprd yang diberitakan belum memiliki kontrak. saat ini kami sedang memastikan apakah prosesnya sudah sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku,” ujar heru, selasa 4 november 2025.
lebih lanjut heru menjelaskan, setiap kegiatan yang bersumber dari apbd wajib melalui tahapan formal sebelum pekerjaan dilaksanakan. 
"proses tersebut meliputi pencantuman kegiatan di sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup), dilanjutkan dengan tahapan pelelangan, penetapan pemenang, penjadwalan pelaksanaan, hingga penandatanganan kontrak kerja," tambah heru.
ia sebutkan, dalam pp tersebut ditegaskan suatu pekerjaan tidak boleh dilaksanakan apabila belum tersedia anggaran.
baca juga:tekan gaya hidup hedon pejabat dan istri, kpk gelar bimtek keluarga berintegritas
selain itu, meski anggaran tersedia, pekerjaan juga tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.
“kalau tahapan-tahapan itu belum dilakukan, maka pekerjaan seharusnya tidak bisa dilanjutkan. karena kontrak adalah dasar hukum bagi penyedia dan pengguna jasa untuk melaksanakan kegiatan,” tegasnya.
heru menambahkan, jika nantinya ditemukan adanya pelaksanaan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, maka hal tersebut berpotensi menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“kita akan pelajari dulu dokumennya. bila ternyata ada tahapan yang dilanggar, tentu akan kita berikan rekomendasi sesuai kewenangan inspektorat,” jelasnya.
baca juga:heboh siswa smp dipukul karena iuran rp 5.000, dinas pendidikan cek fakta ke lapangan
ia juga menegaskan bahwa pemprov bengkulu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan, termasuk proyek-proyek yang menggunakan dana publik.
“setiap kegiatan pemerintah harus memenuhi prinsip kehati-hatian. kita tidak ingin ada pekerjaan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, karena itu bisa berdampak pada pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar heru.
sementara itu, inspektorat provinsi bengkulu akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (opd) terkait, termasuk biro umum dan biro pengadaan barang/jasa, untuk menelusuri secara rinci dokumen dan tahapan pelaksanaan proyek tersebut.
“kami akan minta klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar semuanya jelas dan sesuai fakta lapangan,” kata heru.
baca juga:baznas kaur datangi keluarga yohanes yoelli, 4 anaknya semua putus sekolah
heru menegaskan, tanpa adanya kontrak, maka tidak mungkin dilakukan pembayaran karena di dalam kontrak diatur hak dan kewajiban antara para pihak.
“kalau belum ada ikatan kontrak, bagaimana bisa dilakukan pembayaran? kewajiban pihak pertama dan pihak kedua pun belum ada,” ujarnya.
 sementara itu, praktisi hukum sekaligus direktur hukum pkbhb, aprinaldi, sh menilai, jika  berdasarkan informasi yang beredar.
jelas pekerjaan rehabilitasi tersebut diduga dilakukan tanpa melalui proses lelang (tender) maupun penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam mekanisme pengadaan pemerintah.
baca juga:lapangan futsal di taman bineka telah diperbaiki, wabup: akan dikelola opd
“apabila benar pekerjaan ini dilaksanakan tanpa proses lelang dan tanpa kontrak kerja. maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegas aprinaldi.
katanya, pasal 50 ayat (1) dan (2) perpres 46/2025 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap pengadaan harus dilakukan oleh pihak berwenang seperti pa, kpa, atau ppk.
selain itu, pasal 52 ayat (1) huruf d mewajibkan seluruh transaksi pengadaan dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.
“pekerjaan yang dilaksanakan tanpa kontrak tidak dapat dibayar karena tidak memiliki dasar hukum dalam pengeluaran keuangan negara. ini jelas melanggar prinsip akuntabilitas dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pengadaan,” jelasnya.
baca juga:pkk provinsi bengkulu lakukan supervisi di kabupaten kaur, ini kata ketua 1 pkk kaur!
aprinaldi menilai, jika terdapat penggunaan anggaran negara tanpa dasar hukum kontrak yang sah.
maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001.
“jika pembayaran belum dilakukan, potensi kerugian negara memang belum terjadi. namun unsur perbuatan melawan hukum sudah dapat teridentifikasi,” ujarnya.
ia juga menyoroti aspek pengelolaan aset pemerintah, dimana perubahan atau rehabilitasi bangunan milik negara harus didasarkan pada dokumen perencanaan dan persetujuan pejabat berwenang (pa/kpa), serta wajib tercatat dalam data barang milik daerah (bmd).
baca juga:desain elegan, kamera 50mp dan supervooc 80w, inilah keunggulan oppo reno13 5g
“jika pekerjaan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa izin perencanaan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pengelolaan aset daerah,” tambahnya.
sebagai langkah tindak lanjut, aprinaldi mendorong sekretariat dprd provinsi bengkulu (sekwan) untuk segera melakukan audit investigatif dengan melibatkan inspektorat provinsi bengkulu dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
“audit investigatif perlu dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi kerugian negara dan siapa yang bertanggung jawab. sekwan juga harus memanggil pihak ketiga pelaksana pekerjaan untuk menjelaskan dasar hukum pelaksanaan proyek itu,” tegas aprinaldi.
ia menambahkan, apabila hasil audit menunjukkan adanya indikasi kerugian negara atau unsur tindak pidana korupsi, maka laporan resmi ke aparat penegak hukum harus segera dilakukan.
baca juga:oppo seri reno tetap menjadi pilihan di kelas menengah dan premium
“keterbukaan dan langkah tegas sangat penting agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak dalam tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.
sebagaimana informasi yang beredar, rehabilitasi rumdin ketua dprd provinsi bengkulu disebut-sebut menelan anggaran senilai rp 1,3 miliar. 
namun saat dicek di website resmi lpse provinsi bengkulu, tak ditemukan kegiatan rehabilitasi itu. adapun yang ada di website lpse provinsi bengkulu yakni rehabilitasi rumdin wakil ketua dprd dengan anggaran sekitar rp 2,4 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu, 5 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan