Gubernur Helmi Ajak Pendemo Hari Tani Berdialog Bahas Tuntutan Duduk Bersama

gubernur helmi ajak pendemo hari tani berdialog bahas tuntutan duduk bersama bengkulu - gubernur bengkulu helmi hasan bersama wakil gubernur bengkulu mian serta forkopimda turun langsung menemui puluhan massa unjuk rasa atau pendemo hari tani di depan gerbang masuk komplek kantor pemprov bengkulu, rabu 24 september 2025.  aksi demonstrasi yang digelar puluhan petani perwakilan se-provinsi bengkulu dan mahasiswa serta ngo /lsm ini menuntut intervensi pemerintah dan bpn provinsi bengkulu serta forkopimda untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan dengan membentuk tim reformasi agraria sejati.   gubernur bengkulu helmi hasan mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog guna mencari solusi bersama sebagai upaya meredakan ketegangan.  "kami siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib," ujar helmi di atas mobil komando pengunjuk rasa.   baca juga:perkuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong ekonomi kreatif, ketua pkk kaur hadiri rakornas dekranas lebih lanjut, helmi menyampaikan kesediaannya untuk menandatangani kesepakatan pembentukan tim bersama yang melibatkan pemerintah provinsi, forkopimda, petani, mahasiswa, dan ngo. ia juga menegaskan akan mengalokasikan waktu 14 hari untuk melakukan rapat terbuka membahas persoalan agraria di bengkulu. “nanti kita duduk sama-sama, perwakilan petani, mahasiswa, walhi, semuanya akan diundang. apa masalahnya dan apa solusinya akan dibuka terang-benderang. yang jelas rakyat tidak boleh kehilangan haknya, petani tidak boleh berhenti bertani karena tidak ada lahan,” tegasnya. helmi menambahkan, seluruh perusahaan yang diduga bermasalah juga akan dipanggil dalam forum tersebut. baca juga:kemenkum ham keluarkan 2 rekomendasi soal polemik di sman 5 bengkulu kejaksaan dan kepolisian akan dilibatkan untuk memastikan jika ada pelanggaran hukum, maka akan ditindak sesuai aturan. terkait wacana pembukaan perkebunan di pulau enggano, helmi secara tegas menyatakan penolakannya. menurutnya, pulau kecil tersebut sangat bergantung pada sumber air bersih sehingga harus dijaga kelestariannya. “tokoh adat enggano sudah bersuara, tentu kita hargai. kalau pun ada izin dari gubernur, tidak akan saya keluarkan. kalau izin dari bupati, akan kita undang agar tidak memberikan izin di sana. lahan kita masih luas, jangan sampai pulau kecil yang harus dijaga ini justru rusak,” ungkap helmi. baca juga:dituntut penjara 1,5 tahun, mantan bendahara puskesmas palak bengkerung sampaikan pembelaan ia menegaskan pemerintah provinsi akan konsisten menata ulang persoalan hak guna usaha (hgu) dan agraria agar tidak merugikan masyarakat. “ini amanah presiden kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan rakyat tidak kehilangan haknya,” tutup helmi. “kita sangat merespons dan welcome. tadi para petani meminta dibentuk tim bersama untuk menuntaskan permasalahan konflik pertanian yang sedang terjadi. semuanya sudah sepakat dan menandatangani,” tegas helmi di hadapan massa. helmi menyampaikan, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat bersama tim gtra yang melibatkan petani, organisasi lingkungan, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum. baca juga:oknum peras kades modus video call seksu4l kian marak, inspektorat bengkulu selatan sebar imbauan pertemuan itu direncanakan digelar secara terbuka dan bahkan dapat disiarkan langsung melalui media sosial seperti tiktok. “yang jelas, rakyat tidak boleh kehilangan haknya. petani tidak boleh tidak bisa bertani karena kehilangan lahannya. itu menjadi amanah prinsip yang berulang kali bapak presiden prabowo subianto sampaikan. setelah ini ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang,” ujarnya. pada kesempatan yang sama salah satu perwakilan petani, puji hendry julita sari, mendesak gubernur agar membentuk tim khusus yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dengan nama reforma agraria sejati adil gender. ia menyoroti kasus-kasus konflik agraria di pino raya dan bengkulu utara yang hingga kini belum tuntas. baca juga:bupati bengkulu selatan bakal nonaktifkan 1 kepala dinas, ternyata ini penyebabnya! “kita minta gtra ke depan tidak gagal seperti waktu lalu. hentikan perampasan tanah, kriminalisasi, dan intimidasi kepada petani, nelayan, serta masyarakat adat,” tegas puji. tuntutan massa juga mencakup moratorium seluruh izin perusahaan di bengkulu yang merusak lingkungan, mengusut tuntas perusahaan yang beroperasi secara ilegal, serta memastikan tanah dikelola untuk kemakmuran rakyat. “sudah cukup kita pinjamkan tanah untuk perusahaan. saatnya tanah ini kita berikan kepada petani untuk dikelola,” seru puji yang juga merupakan anggota lembaga ruang puan bengkulu. untuk memastikan keamanan jalannya aksi, sebanyak 503 personel gabungan dikerahkan oleh aparat kepolisian. baca juga:jelang penilaian pelayanan publik, pemda kaur bekali seluruh opd dengan ini kapolresta bengkulu, kombes pol sudarno, s.sos., m.h, melalui kabag ops polresta bengkulu, akp yudha setiawan, s.h, menjelaskan bahwa pengamanan melibatkan unsur dari polresta bengkulu, polda bengkulu, satbrimob, dan binsamapta. “total ada 503 personel yang kita siapkan. dari polresta sendiri pagi ini ada 216 personel, kemudian mendapat backup dari polda bengkulu melalui binsamapta dan satbrimob sebanyak 227 personel,” terang akp yudha. 

Tag

• # tani
• # pendemo
• # helmi hasan
• # agraria
• # pemprov
• # gubernur
• # mahasiswa
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•