Waka II DPRD Desak Pemda Bertindak: Konflik Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Ada Korban Baru

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 25 Nov 2025 - 19:09

Pemerintah daerah tidak boleh lagi mengambil sikap pasif dalam menghadapi persoalan yang sudah terlalu lama tidak menemukan titik temu tersebut, konflik agraria harus tuntas. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai status lahan yang mereka garap atau tempati, sementara perusahaan juga memerlukan jaminan usaha agar tetap bisa beroperasi dengan nyaman dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita ingin keputusan yang tidak memihak. Solusi yang ideal harus memberi rasa aman bagi masyarakat, memastikan perusahaan sebagai investor tetap mendapatkan kepastian usaha, serta menjaga agar daerah tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang berlangsung,” jelasnya.

Dalam pandangan Dodi, kunci dari penyelesaian konflik semacam ini adalah keterbukaan dan dialog.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat, perusahaan, dan unsur pemerintah sendiri. Ruang mediasi yang difasilitasi secara resmi diyakini akan membantu meminimalisir kesalahpahaman dan menciptakan jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Waka II DPRD itu juga berharap agar pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.

Menurutnya, penuntasan konflik agraria adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas daerah, terutama dalam konteks keamanan, ketertiban sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Dodi menegaskan, DPRD BS akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ini hingga tuntas.

Ia memastikan bahwa lembaga legislatif siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelesaian yang berkeadilan serta menghindari munculnya gesekan baru di tengah masyarakat.

waka ii dprd desak pemda bertindak: konflik agraria harus dituntaskan, jangan ada korban baru                            bengkulu selatan (bs) - konflik agraria antara masyarakat dan pt abs yang telah berlangsung bertahun-tahun kembali menjadi sorotan publik.
wakil ketua (waka) ii dprd kabupaten bs dodi martian, s.hut, mm menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengambil sikap pasif dalam menghadapi persoalan yang sudah terlalu lama tidak menemukan titik temu tersebut, konflik agraria harus tuntas.
menurutnya, konflik yang berlarut-larut ini tidak hanya menghambat stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan insiden baru yang seharusnya dapat dicegah apabila penanganan dilakukan secara cepat dan tepat.
dodi menyebutkan, ketidakpastian penyelesaian sengketa lahan hanya akan memperbesar ketegangan dan menciptakan kondisi rawan di tengah masyarakat.
baca juga:tentang aturan kuota haji baru, berikut langkah kemenag kabupaten kaur ke cjh tertunda berangkat
ia mengingatkan bahwa setiap konflik agraria memiliki dimensi kemanusiaan dan ekonomi yang saling berkaitan, sehingga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan semua pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
“persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. tidak boleh lagi hanya sekadar dibahas tanpa langkah nyata. pemda harus hadir sebagai mediator agar tidak muncul lagi korban di kemudian hari,” ujar dodi dengan tegas.
lebih jauh, dodi menyampaikan bahwa dprd bengkulu selatan sebenarnya telah mengambil langkah awal yang cukup signifikan melalui pembentukan panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik lahan.
pansus tersebut bekerja intensif dengan menghimpun data di lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat yang merasa terdampak, serta memanggil pihak perusahaan untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait status lahan yang menjadi sumber perselisihan.
baca juga:samsung galaxy z fold6: handphone lipat canggih berikut spesifikasinya
menurutnya, dprd telah menyelesaikan tugas awal berupa penyusunan dan penyampaian rekomendasi resmi kepada pihak eksekutif.
rekomendasi tersebut diharapkan menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
“dprd sudah menunaikan kewajibannya. pansus telah bekerja, data sudah dikumpulkan, dan rekomendasi sudah kami serahkan. sekarang saatnya pemerintah daerah menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi itu secara konkret,” ungkap dodi.
politisi partai golkar tersebut menilai bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara proporsional, melibatkan semua pihak tanpa meminggirkan kepentingan kelompok tertentu.
baca juga:delapan handphone samsung yang populer dan memiliki teknologi terbaik
menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai status lahan yang mereka garap atau tempati, sementara perusahaan juga memerlukan jaminan usaha agar tetap bisa beroperasi dengan nyaman dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“kita ingin keputusan yang tidak memihak. solusi yang ideal harus memberi rasa aman bagi masyarakat, memastikan perusahaan sebagai investor tetap mendapatkan kepastian usaha, serta menjaga agar daerah tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang berlangsung,” jelasnya.
dalam pandangan dodi, kunci dari penyelesaian konflik semacam ini adalah keterbukaan dan dialog.
ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat, perusahaan, dan unsur pemerintah sendiri. ruang mediasi yang difasilitasi secara resmi diyakini akan membantu meminimalisir kesalahpahaman dan menciptakan jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.
baca juga:tinjau 5 korban insiden penembakan di pino raya, bupati pastikan penanganan maksimal
waka ii dprd itu juga berharap agar pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.
menurutnya, penuntasan konflik agraria adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas daerah, terutama dalam konteks keamanan, ketertiban sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.
dodi menegaskan, dprd bs akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ini hingga tuntas.
ia memastikan bahwa lembaga legislatif siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelesaian yang berkeadilan serta menghindari munculnya gesekan baru di tengah masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu, 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan