BACA JUGA:Laka Lantas Kaur Menurun, Ini Imbauan Kasat Lantas
Baik itu sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3). Dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
"Jadi bukan hanya sanksi disiplin ya. Pelanggaran dalam Pemilu, salah satunya Pilkada ini bisa di kenakan sanksi pidana," kata Fahamsyah.
Selain itu, lanjutnya, peraturan yang menegaskan netralitas ASN juga telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Hal yang sama juga diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"Harapan kami ASN yang ada di Bengkulu selalu menjaga netralitas. Begitupun kami harap aparatur desa juga melakukan hal yang sama," tutupnya.