KPK Buka Rekruitmen, Cek Posisi, Persyaratan dan Ketentuannya

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 28 Jun 2024 - 13:35

Lowongan kerja KPK. Sumber foto: blog.ayocpns.com--

Pemberantasan Korupsi”. Maksimal 10 halaman, font 11, Arial, 1½ spasi

9. Format surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 4, 5, 6 dan 7 dapat diunduh dari https://apel.setneg.go.id

- Dewan Pengawas KPK

1. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang

bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun (Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku)

2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit

Pemerintah

3. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas,

bersedia tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

4. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas, bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya

5. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas, bersedia tidak menjalankan profesinya selama menjadi Dewan Pengawas

6. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa bersedia melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah terpilih sebagai Dewan Pengawas

7. Makalah dengan tema “Penguatan Peran Dewan Pengawas KPK dalam

kpk buka rekruitmen, cek posisi, persyaratan dan ketentuannya                             koranradarkaur.id - komisi pemberantasan korupsi membuka lowongan kerja. lowongan ini dibuka bagi warga negara indonesia yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi masa jabatan tahun 2024-2029.
komisi pemberantasan korupsi republik indonesia (kpk) adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
kpk bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
kpk memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia. dengan landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umum dan keadilan, kpk telah menjadi salah satu lembaga kunci dalam memerangi korupsi di indonesia.
dikutip dari panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas kpk, berikut adalah beberapa ketentuan yang harus diperhatikan jika ingin melamar untuk mengisi posisi calon pimpinan dan dewan pengawas komisis pemberantasan korupsi:
baca juga:anda cuman lulusan sma smk dan mau kerja, ini tips cari kerja sesuai keahlian
baca juga:anda tamatan sma, pabrik ini menunggu anda, loker terbaru 2024
1. persyaratan calon pimpinan
- warga negara indonesia dan bertakwa kepada tuhan
- sehat jasmani dan rohani
- pendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan
- berusia minimal 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan kpk dan berusia minimal 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik
- tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
- melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
- tidak melakukan profesinya selama menjadi anggota komisi pemberantasan
korupsi
- mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
baca juga:lulusan s1 yuk merapat, artis papan atas indonesia buka loker 
baca juga:tamatan sma smk ayo daftar, pt pertamina ptc buka loker
2. persyaratan dewan pengawas kpk
- warga negara indonesia dan bertakwa kepada tuhan 
- sehat jasmani dan rohani
- mempunyai integritas moral dan keteladanan
- berkelakuan baik
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- berusia minimal 55 (lima puluh lima) tahun
- pendidikan minimal s1 (sarjana strata satu)
- tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
- tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota dewan pengawas
- mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. tata cara mendaftar
- membuat akun pada laman https://apel.setneg.go.id (dapat diakses pada saat pendaftaran dimulai
- mengisi daftar riwayat hidup pada laman https://apel.setneg.go.id 
- mengunggah dokumen hasil pemindaian berupa:
persyaratan wajib:
1. surat lamaran yang dibuat di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan ditujukan kepada panitia seleksi
2. pas foto berwarna terbaru ukuran (4x6)
3. kartu tanda penduduk
4. nomor pokok wajib pajak (npwp)
 5. fotokopi ijazah s1 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri
persyaratan khusus:
- pimpinan kpk yaitu:
1. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengalaman di bidang 
hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 (lima 
belas) tahun dengan menyebutkan instansi/organisasi tempat bekerja
2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit 
pemerintah
3. surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku
4. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
5. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih, bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
6. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
7. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat
8. makalah dengan tema “peningkatan integritas dan kapasitas kpk dalam 
pemberantasan korupsi”. maksimal 10 halaman, font 11, arial, 1½ spasi
9. format surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 4, 5, 6 dan 7 dapat diunduh dari https://apel.setneg.go.id 
- dewan pengawas kpk 
1. surat keterangan dari kepolisian negara republik indonesia bahwa yang 
bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)  tahun (surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku)
2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit 
pemerintah
3. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota dewan pengawas,
bersedia tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
4. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota dewan pengawas, bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
5. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa apabila terpilih menjadi anggota dewan pengawas, bersedia tidak menjalankan profesinya selama menjadi dewan pengawas 
6. surat pernyataan di atas kertas bermeterai rp10.000,00 dan bertanggal, yang menyatakan bahwa bersedia melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah terpilih sebagai dewan pengawas
7. makalah dengan tema “penguatan peran dewan pengawas kpk dalam 
penegakan etika pimpinan dan pegawai kpk”. maksimal 10 (sepuluh) halaman, font 11, arial, 1½ spasi
8. format surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, 5 dan 6 dapat diunduh dari https://apel.setneg.go.id 
pendaftaran dimulai tanggal 26 juni s.d. 15 juli 2024, melalui laman administrasi panitia seleksi elektronik (apel) pada alamat laman: 
https://apel.setneg.go.id 
ketentuan lain-lain:
1. dokumen lamaran yang sudah diterima panitia seleksi tidak dikembalikan
2. selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar
3. peserta hanya dapat memilih salah satu jabatan antara pimpinan atau dewan pengawas kpk
4. hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada hari rabu, 24 juli 2024 melalui laman resmi komisi pemberantasan korupsi https://kpk.go.id dan laman resmi kementerian sekretariat negara https://www.setneg.go.id/.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan