Hadapi Efisien Anggaran Presiden Prabowo Subianto, Ini Langkah Strategis Pemkab Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN (BS) - Menghadapi efisien dan pemangkasan anggaran besar-besaran oleh, Presiden RI Prabowo Subianto, ini langkah strategis Pemkab BS.

Seperti dikabarkan sebelumnya, anggaran Pemkab BS tahun 2025 dipotong hingga Rp 87 miliar lebih oleh pemerintah pusat era Presiden RI Prabowo Subianto.

Menyikapi pemangkasan anggaran besar-besaran ini, Pemkab BS telah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi efisien anggaran tersebut.

Apalagi, pemangkasan anggaran pemerintah tahun 2025 merupakan bagian dari kebijakan efisiensi dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:Dukung Program Presiden RI Prabowo, Pemkab Bengkulu Selatan Siap Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Namun demikian, pemangkasan anggaran ini tentunya sangat berdampak pada sektor infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan jembatan.

Kepala BKD BS Nuzmanto M. Aidil, ST melalui Kabid Perencanaan Anggaran Arif Budiman, M.Ling mangaku, Pemkab BS akan melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah guna memastikan program prioritas tetap berjalan.

Tentunya, langkah tersebut sebagai bentuk upaya untuk menghadapai pemangkasan APBD tahun 2025 yang berkurang sebesar Rp 87 miliar lebih.

"Agar pembangunan tetap berjalan, salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. Terutama untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat" sampai Arif.  

BACA JUGA:MENGEJUTKAN! Pemkab Bengkulu Selatan Pastikan Tidak Lagi Terima Honorer Baru, Ini Alasannya

Kabid menjelaskan, zebagai salah satu langkah konkret, Pemkab BS akan menyesuaikan alokasi anggaran dengan skala prioritas.

Termasuk efisiensi pada belanja perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen. Selain itu, Pemkab juga menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Tentunya kami berharap hasil pemotongan anggaran ini tetap bisa dialihkan ke program strategis daerah. Infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama," jelas Kabid.

Selain melakukan efisiensi, Pemkab BS juga akan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah guna menutup kekurangan anggaran. Langkah ini mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah.