Kandidat Calon Perorangan Diwarning, Jangan Coba Palsukan Data Dukungan, Terbukti Bisa Pidana

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 23 Jun 2024 - 19:39

Kordiv PPPS Bawaslu BS M. Hasanudin, M.AP ingatkan jangan sampai kandidat calon perorangan diwarning.--

Atau, menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi Calon Gubernur/Cagub, Cabup/Cawabup, Calon Walikota/Calon Wawali.

Maka, yang bersangkutan bisa di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun dan denda Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

Nah, justru UU pemalsuan dokumen KTP ini bahkan jauh lebih tegas dan lebih berat ancamannya. Oleh karena itu, jangan coba bermain curang.

"Dua pasal itu akan jadi ancaman bagi kandidat calon perorangan jika berani bermain curang dengan cara memalsukan data dukungan," beber Kordiv.

Sementara itu, sambung Hasan, demi untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan dukungan bagi para kandidat calon perorangan.

Maka Bawaslu BS juga akan melakukan pengawasan secara melekat.

Pengawasan akan difokuskan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BS yang akan melakukan Verfak.

"Kami akan melakukan pengawasan melekat saat prosesVerifikasi Faktual ini nanti," terang Hasan.

Masih kata Kordiv, jika ada warg yang merasa dirugikan kemudian melaporkan, bisa saja bakal calon independen dikenakan pasal dugaan pemalsuan dokumen dan unsur pidana.

"Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicatut mendukung salah seorang calon, maka segera laporkan ke kami (Bawaslu red). Tapi usahakan dilengkapi bukti pendukungnya," pungkas Kordiv.

kandidat calon perorangan diwarning, jangan coba palsukan data dukungan, terbukti bisa pidana                            bengkulu selatan (bs) - menghadapi proses verifikasi faktual (verfak) kandidat calon perorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 november 2024 mendatang.
badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten bs memberikan ketegasan. bahkan kandidat calon perorangan diwarning jika akan menjadi peserta pilkada tahun ini melakukan kesalahan. 
terutama mengenai data dukungan yang menjadi syarat calon perorangan. sebab, jika sampai ketahuan ada data yang sengaja dimanipulasi, maka pelaku bisa diancam pidana penjara.
ketua bawaslu kabupaten bs sahran, se disampaikan kordiv ppps m. hasanudin, m.ap menegaskan, sebelum dilaksanakan verfak seluruh kandidat calon perorangan.
baca juga:berpartisipasi dalam pilkada 2024, warga wajib ada e-ktp
kandidat calon perorangan alias independen jangan coba-coba untuk memalsukan ataupun memanipulasi data dukungan.
jika sampai terbukri, maka siap-siap akan diproses sesuai hukum berlaku.
"beberapa bentuk kecurangan dalam data dukungan bisa terjadi seperti pemalsuan data ktp pendukung. nah, hal itu sangat dilarang keras seusai aturannya," tegas hasan.
kordiv melanjutkan, aturan mengenai larangan memalsukan data dukungan itu sudah tertulis jelas dalam pasal 185 a undang-undang (uu) nomor : 10 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur/wagub. bupati/wabup, dan walikota/wawali.
baca juga:nelayan belum kantongi kusuka, begini manfaatnya kata perades
dalam uu tersebut, ditegaskan jika ada bukti telah melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam kurungan penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
bukan hanya itu, pelaku juga akan dikenakan sanksi  denda berupa uang tunai paling sedikit rp 36 juta dan paling banyak rp 72 juta.
bukan hanya itu, pelaku yang nekat memalsukan dokumen ktp, maka juga bisa diancam dengan pasal 185 uu nomor : 1 tahun 2015.
dalam uu tersebut, telah dijelaskan beberapa ketentuan yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.
atau, menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur/cagub, cabup/cawabup, calon walikota/calon wawali.
baca juga:kuota ppdb 160 orang, smkn 3 kaur satu jalur
maka, yang bersangkutan bisa di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun dan denda rp 12 juta dan paling banyak rp 36 juta.
nah, justru uu pemalsuan dokumen ktp ini bahkan jauh lebih tegas dan lebih berat ancamannya. oleh karena itu, jangan coba bermain curang.
"dua pasal itu akan jadi ancaman bagi kandidat calon perorangan jika berani bermain curang dengan cara memalsukan data dukungan," beber kordiv.
sementara itu, sambung hasan, demi untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan dukungan bagi para kandidat calon perorangan.
baca juga:sambut hut bhayangkara ke-78, polres bengkulu selatan salurkan paket sembako
maka bawaslu bs juga akan melakukan pengawasan secara melekat.
pengawasan akan difokuskan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bs yang akan melakukan verfak.
"kami akan melakukan pengawasan melekat saat prosesverifikasi faktual ini nanti," terang hasan.
masih kata kordiv, jika ada warg yang merasa dirugikan kemudian melaporkan, bisa saja bakal calon independen dikenakan pasal dugaan pemalsuan dokumen dan unsur pidana.
"kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicatut mendukung salah seorang calon, maka segera laporkan ke kami (bawaslu red). tapi usahakan dilengkapi bukti pendukungnya," pungkas kordiv.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan