Banyak Pejabat Malas Bayar Pajak Randis, Bupati Bengkulu Selatan Geram, Salahnya Dimana?

BENGKULU SELATAN (BS) - Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM kembali dibuat geram dengan ulah para pejabat yang ada di lingkungan Pemkab BS.

Kali ini, bupati geram karena banyak pejabat BS yang dikabarkan malas membayar pajak kendaraan dinas (Randis). Padahal, itu merupakan kewajiban mereka.

Menurut bupati, membayar pajak kendaraan tepat waktu itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memiliki kendaraan. Baik kendaraan pribadi apalagi kendaraan dinas.

Selain itu, membayar pajak kendaraan merupakan bentuk dukungan terhadap capain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak setiap tahunnya. 

Sehingga, jika masih ada seorang pejabat namun malas bayar pajak kendaraan. Hal itu menurut bupati sudah sangat keterlaluan.

"Apa nggak malu? Saya tanya salahnya dimana. Saya rasa yang bersangkutan memang malas keluarkan uang. Setiap saat sudah saya ingatkan. Seorang ASN itu harusnya jadi contoh yang baik bagi masyarakat," sesal bupati.

BACA JUGA:Idul Adha Tingkatkan Silaturahmi, Begini Pesan Pejabat Kecamatan Tentang Pilkada

BACA JUGA:SK PPPK Pemprov Bengkulu Segera Dibagi, Catat Tanggalnya, Proses Pembuatan Rekening Gaji

Oleh karena itu, Bupati mengajak agar seluruh pejabat, terkhusus seluruh ASN di Kabupaten BS untuk aktif dan taat dalam membayar pajak kendaraan.

Apalah, mengenai kepatuhan ASN terhadap membayar pajk kendaraan tepat waktu sudah dijelaskan secara tegas dalam Instruksi Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes Nomor : 973/2673/BPKD.5/2023.

Sehingga, tidak alasan lagi bagi seluruh ASN apalagi sudah pejabat untuk bermalas-malasan untuk membayar pajak kendaraan. Seharusnya, dalam urusan seperti ini ASN itu harus terdepan.

Untuk itu, ke depannya Gusnan berharap agar UPTD PPD Samsat BS dapat lebih tegas lagi kepada seluruh ASN jika masih ada yang kedapatan menunggak bayar pajak kendaraan.

BACA JUGA:Setelah Libur Idul Adha, Masuk Perdana Kerja Kecamatan Gelar Halal Bihalal, Ini Tujuannya

Apalagi, jika sampai masih ditemui kendaraan dinas yang mati pajak dan sebagainya. Sebab, Gusnan menyakini negara telah menganggarkan uang untuk ASN tersebut.