Banyak Pejabat Malas Bayar Pajak Randis, Bupati Bengkulu Selatan Geram, Salahnya Dimana?

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 19 Jun 2024 - 20:16

ROHIDI/RKa KENDARAAN DINAS: Tampak puluhan kendaraan dinas milik pejabat BS sedang terparkir di halaman Kantor Bupati BS, Rabu 19 Juni 2024.--

"Pak Sekda harus ingatkan ASN yang seperti itu. Tolong jangan sampai hal ini terus terjadi lagi," pesan Gusnan.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk dan langkah tegasnya, Bupati mendorong pihak Samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang tercatat nunggak pajak.

Akan tetapi, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.

"Saya yakin Samsat tegas. Blokir aja data kendaraannya kalau tetap bandel," pungkas bupati.

Seperti diketahui, sebelumnya beberapa alasan klasik yang dilontarkan para ASN nunggak pajak yakni, karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah tangan ke pihak lain.

Sementara itu, anggota DPRD Wadimin mendorong, agar langkah tegas bupati tersebut segera dijalankan dan bukan hanya omong doang.

Sebab, menurut Wadimin, sebagai seorang ASN memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari masyarakat biasa. Sehingga, sangat lucu kalau masih ada pejabat dan ASN yang nunggak pajak, apalagi kendaraan dinas.

Sebab, pajak merupakan pemasukan daerah, maka dari itu Wadimin mengharapkan ASN juga aktif bayar pajak kendaraan. Jangan hanya minta masyarakat yang aktif soal pajak.

"Lucu saja kalau masih ada ASN apalagi sekelas pejabat namun dalam hal bayar pajak nunggak. Makanya harus tegas lagi pihak Samsat," pungkas Wadimin.

banyak pejabat malas bayar pajak randis, bupati bengkulu selatan geram, salahnya dimana?                            bengkulu selatan (bs) - bupati bs gusnan mulyadi, se, mm kembali dibuat geram dengan ulah para pejabat yang ada di lingkungan pemkab bs.
kali ini, bupati geram karena banyak pejabat bs yang dikabarkan malas membayar pajak kendaraan dinas (randis). padahal, itu merupakan kewajiban mereka.
menurut bupati, membayar pajak kendaraan tepat waktu itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memiliki kendaraan. baik kendaraan pribadi apalagi kendaraan dinas.
selain itu, membayar pajak kendaraan merupakan bentuk dukungan terhadap capain pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak setiap tahunnya. 
sehingga, jika masih ada seorang pejabat namun malas bayar pajak kendaraan. hal itu menurut bupati sudah sangat keterlaluan.
"apa nggak malu? saya tanya salahnya dimana. saya rasa yang bersangkutan memang malas keluarkan uang. setiap saat sudah saya ingatkan. seorang asn itu harusnya jadi contoh yang baik bagi masyarakat," sesal bupati.
baca juga:idul adha tingkatkan silaturahmi, begini pesan pejabat kecamatan tentang pilkada
baca juga:sk pppk pemprov bengkulu segera dibagi, catat tanggalnya, proses pembuatan rekening gaji
oleh karena itu, bupati mengajak agar seluruh pejabat, terkhusus seluruh asn di kabupaten bs untuk aktif dan taat dalam membayar pajak kendaraan.
apalah, mengenai kepatuhan asn terhadap membayar pajk kendaraan tepat waktu sudah dijelaskan secara tegas dalam instruksi sekda provinsi bengkulu isnan fajri, s.sos, m.kes nomor : 973/2673/bpkd.5/2023.
sehingga, tidak alasan lagi bagi seluruh asn apalagi sudah pejabat untuk bermalas-malasan untuk membayar pajak kendaraan. seharusnya, dalam urusan seperti ini asn itu harus terdepan.
untuk itu, ke depannya gusnan berharap agar uptd ppd samsat bs dapat lebih tegas lagi kepada seluruh asn jika masih ada yang kedapatan menunggak bayar pajak kendaraan.
baca juga:setelah libur idul adha, masuk perdana kerja kecamatan gelar halal bihalal, ini tujuannya
apalagi, jika sampai masih ditemui kendaraan dinas yang mati pajak dan sebagainya. sebab, gusnan menyakini negara telah menganggarkan uang untuk asn tersebut.
"pak sekda harus ingatkan asn yang seperti itu. tolong jangan sampai hal ini terus terjadi lagi," pesan gusnan. 
tidak hanya itu, sebagai bentuk dan langkah tegasnya, bupati mendorong pihak samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang tercatat nunggak pajak.
akan tetapi, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.
"saya yakin samsat tegas. blokir aja data kendaraannya kalau tetap bandel," pungkas bupati.
baca juga:sman 4 kaur buka ppdb,segini kuota disiapkan
seperti diketahui, sebelumnya beberapa alasan klasik yang dilontarkan para asn nunggak pajak yakni, karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah tangan ke pihak lain.
sementara itu, anggota dprd wadimin mendorong, agar langkah tegas bupati tersebut segera dijalankan dan bukan hanya omong doang.
sebab, menurut wadimin, sebagai seorang asn memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari masyarakat biasa. sehingga, sangat lucu kalau masih ada pejabat dan asn yang nunggak pajak, apalagi kendaraan dinas.
sebab, pajak merupakan pemasukan daerah, maka dari itu wadimin mengharapkan asn juga aktif bayar pajak kendaraan. jangan hanya minta masyarakat yang aktif soal pajak.
"lucu saja kalau masih ada asn apalagi sekelas pejabat namun dalam hal bayar pajak nunggak. makanya harus tegas lagi pihak samsat," pungkas wadimin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan