KABAR GEMBIRA! MK Putuskan Masa Jabatan Kada Diperpanjang, Ini Penjelasannya

Reporter: Etika Larasati Khontesa |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 19:51

Putusan MK memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Sumber foto: gartonnews.com--

RADAR KAUR BACAKORAN.CO – Kabar gembira bagi para kepala daerah (Kada) yang masa jabatannya segera berakhir.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, telah memperpanjang masa jabatan mereka.

Dikutip dari harianbengkuluekspress.bacakoran.co, putusan perkara nomor 27/PUU-XXII/2024 tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Rabu 20 Maret 2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan 11 Kada hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Mereka ini (Kada,red) bakal berakhir pada tahun 2024.

MK menyatakan, memahami maksud permohonan para pemohon terkait norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, telah menyebabkan para pemohon sebagai Kada hasil pemilihan tahun 2020.

Tidak dapat menjabat selama 5 tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024.

Namun, MK menegaskan para Kada hasil Pilkada 2020 itu harusnya sadar, bahwa pasal tersebut sudah ada sejak tahun 2016 atau sebelum mereka menjadi calon Kada pada Pilkada 2020.

"Para pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka tidak akan penuh menjabat selama 5 tahun," kata MK.

MK menyatakan, memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

Ini sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya Pilkada serentak 2024.

kabar gembira! mk putuskan masa jabatan kada diperpanjang, ini penjelasannya                            radar kaur bacakoran.co – kabar gembira bagi para kepala daerah (kada) yang masa jabatannya segera berakhir.
pasalnya, mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo, telah memperpanjang masa jabatan mereka. 
dikutip dari harianbengkuluekspress.bacakoran.co, putusan perkara nomor 27/puu-xxii/2024 tersebut dibacakan dalam sidang di gedung mk, rabu 20 maret 2024 yang dipimpin ketua mk suhartoyo. 
mk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan 11 kada hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. mereka ini (kada,red) bakal berakhir pada tahun 2024. 
baca juga: panitia suluk harus proaktif awasi jamaah, intip persiapannya
baca juga: ramadan, kapolres santuni bayi penderita hidrosefalus
mk menyatakan, memahami maksud permohonan para pemohon terkait norma pasal 201 ayat (7) uu 10/2016, telah menyebabkan para pemohon sebagai kada hasil pemilihan tahun 2020. 
tidak dapat menjabat selama 5 tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) uu 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024. 
namun, mk menegaskan para kada hasil pilkada 2020 itu harusnya sadar, bahwa pasal tersebut sudah ada sejak tahun 2016 atau sebelum mereka menjadi calon kada pada pilkada 2020. 
"para pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. maka tidak akan penuh menjabat selama 5 tahun," kata mk. 
baca juga: 4 kesalahan pengajuan kur anda ditolak, nomor 3 sering diabaikan
baca juga: ini dia! 15 jenis usaha ini jika pinjam kur bri, dijamin cepat cair, termasuk usaha kebun
mk menyatakan, memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.
ini sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pilkada serentak 2024. 
"di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) uu 10/2016," ujar mk.
atas dasar itu, mk mengubah isi pasa 201 uu pilkada menyatakan pasal 201 ayat (7) undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015.
baca juga: terbaru! mayat ngapung di pantai lampung dipastikan warga kedurang, jenazah sudah dibawa pulang
baca juga: hanya 4 syarat ini, dijamin kur bri mengalir deras
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang lembaran negara ri tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5898 yang semula berbunyi.
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, bertentangan dengan undang-undang dasar negara ri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan. 
menanggapi keputusan itu, pihak pemohonmenyatakan menghormati putusan mk tersebut. 
baca juga: bermasalah! lahan plasma terancam disita bank raya, kp gms somasi pt cbs, mangkir, blokir aktivitas pt cbs
baca juga: kenapa pemprov bengkulu batasi peserta lelang jabatan eselon ii? dan ada syarat khusus pula
tim kuasa hukum pemohon dari visi law office juga mengapresiasi mk yang memberikan kesempatan kepada 270 kepala daerah untuk memaksimalkan masa jabatannya. 
adapun 11 pemohon perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang juga hasil pilkada 2024 adalah: 
1. gubernur jambi, al haris
2. gubernur sumatera barat, mahyeldi 
3. bupati pesisir barat, agus istiqlal 
4. bupati malaka, simon nahak
baca juga: pensiun, ucapan mantan kepala sdn 7 kaur bikin sedih
baca juga: calon guru penggerak wajib berpijak pada 5 nilai, cek di sini 
5. bupati kebumen, arif sugiyanto
6. bupati malang, sanusi 
7. bupati nunukan, asmin laura 
8. bupati rokan, hulu sukiman
9. wali kota makassar, ramdhan pomanto
10. wali kota bontang, basri rase
11. dan wali kota bukit tinggi erman safar.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan