KPK Kalah Praperadilan! Siapkan Sprindik Baru untuk Mantan Wamenkumham

Reporter: Etika |

Editor: Daspan |

Sabtu , 02 Mar 2024 - 06:53

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. -Sumber foto: antaranews.com.-

“Silakan saja para tersangka itu menguji lagi dan kita harapkan ya tentu hakimnya kan berbeda ya,” kata Yudi.

“Kita harapkan hakimnya itu berpihak kepada KPK berdasarkan pertimbangan bahwa KPK sudah sesuai dengan jalur hukum,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Hakim tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun menerima praperadilan terhadap eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Dalam putusan tersebut, hakim menyebut penetapan tersangka terhadap Eddy tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata hakim Tumpanuli Marbun. (**)

kpk kalah praperadilan! siapkan sprindik baru untuk mantan wamenkumham                            radar kaur bacakoran.co –  mantan penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk), yudi purnomo harahap, tengah menyiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (wamenkumham) eddy hiariej (eh) usai penetapan tersangka terhadapnya dibatalkan pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel) rabu, 28 februari 2024. 
mengutip dari disway.id, eddy merupakan mantan wamenkumham yang menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi. status hukumnya dicabut oleh pn jaksela dalam putusan praperadilan. 
yudi mengatakan, praperadilan yang ditempuh eddy hanya menggugat aspek formil penetapan tersangka oleh kpk. sementara itu, materiil tindak pidananya tetap ada.
“materiil tetap ada, proses peristiwa pidananya ada, tinggal keberanian kpk untuk segera menetapkan sebagai tersangka,” ujar yudi. 
baca juga:laga kedua lawan vietnam, timnas indonesia gunakan pesawat carteran, ini alasannya
baca juga:bangun jembatan termahal se-indonesia di lampung, di sini lokasinya
seperti diketahui, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendakai (dilarang). 
tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya percobaan.
dia menyebut, kalah dalam gugatan praperadilan merupakan hal biasa bagi kpk. 
sebab, para tersangka memang selalu mencari celah untuk melepaskan diri dari status hukum yang menjerat mereka. 
baca juga:perjuangkan nasib guru honorer, komisi iv dprd provinsi bengkulu datangi kemenpan rb
baca juga:mulut anda bau? berikut cara sederhana mengatasinya 
karena itu, yudi mendorong agar kpk segera kembali menetapkan eddy dan terduga penyuapnya, direktur pt citra lampia mandiri (clm) helmut hermawan yang juga menang praperadilan, sebagai tersangka.
kpk bisa memulai dari awal dengan melakukan penyelidikan untuk kemudian meningkatkan kasus rasuah itu ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka itu lagi. 
“silakan saja para tersangka itu menguji lagi dan kita harapkan ya tentu hakimnya kan berbeda ya,” kata yudi. 
“kita harapkan hakimnya itu berpihak kepada kpk berdasarkan pertimbangan bahwa kpk sudah sesuai dengan jalur hukum,” ucap dia.
baca juga:jelang ramadan, harga beras mulai turun, segini harga terbarunya
baca juga:rekayasa nilai raport, sma di bengkulu dilaporkan ke polisi dan desak copot kepsek
sebelumnya diberitakan, hakim tunggal pn jaksel tumpanuli marbun menerima praperadilan terhadap eks wamenkumham edward omar sharif hiariej alias eddy hiariej.  
dalam putusan tersebut, hakim menyebut penetapan tersangka terhadap eddy tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
"dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 65 kuhp terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata hakim tumpanuli marbun. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan