Kasi Kesejahteraan Pelaksana Teknis Tugas Kades, Begini Tugas Terbaru Sesuai UU

Reporter: Bahman Hadi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 21 Feb 2024 - 20:25

Ilustrasi Perades--

– Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, tugas Kasi Kesejahteraan antara lain ada lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kasi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kasi Kesejahteraan juga bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.

Sementara itu, tugas Kasi Kesejahteraan sebagai terbaru Sesuai Undang-Undang Desa antara lain :

– Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

– Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya

– Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

– Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya.

-Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya

– Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

kasi kesejahteraan pelaksana teknis tugas  kades, begini tugas terbaru sesuai uu                            radar kaur – perangkat desa (perades) tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
perades tersebut diangkat oleh kades melalui surat keputusan (sk). dalam sk biasanya ada perjanjian kerja selama satu tahun. setelah satu tahun, ada perpanjangan sk.
dengan diberikan amanah, perades dapat menjalankan tugas dan kewajiban guna menciptakan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi keinginan warga. 
dalam aturannya, perades wajib melayani warga dan bila melakukan kesalahan, bisa saja perades diberhentikan kades berpedoman pada aturan yang sudah berlaku. 
baca juga:terapkan p5, perhatikan yang dilakukan mtsn 1 kaur
kini perades wajib ngantor ditempat yang sudah disediakan oleh kades. baik di kantor desa maupun di rumah kades. seperti di kabupaten kaur provinsi bengkulu, masih banyak perades ngantor di rumah kades. lantaran belum ada kantor desa.
walau demikian, dalam segi pelayanan tetap memberikan layanan yang terbaik. biasanya perades ngantor berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan kades. dengan begitu, semua perades harus menajalani dengan melaksnakan tugas dengan ketentuan yang sudah berlaku.
dikutip dari laman bungko desa.id, kasi kesejahteraan berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu tugas kades dalam roda pemerintahan di desa.
dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. tujuannya supaya dapat mensejahterakan masyarakat. 
adapun tupoksi kasi kesejahteraan yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :
baca juga:kecewa dengan ppk kinal, ini upaya caleg partai golkar
– undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
– peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
– peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
– peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
– peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. -peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
– peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
– peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
baca juga:perartisan heboh! komedian dede sundandar dikabarkan jual 2 mobil demi nyaleg, ini jumlah suaranya 
selain itu, tugas kasi kesejahteraan antara lain ada lagi. berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015, kasi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
kemudian, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, kasi kesejahteraan juga bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran (pka) dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa (ppkd) sesuai bidang tugasnya.
sementara itu, tugas kasi kesejahteraan sebagai terbaru sesuai undang-undang desa antara lain :
baca juga:unggul tipis, gerindra duduki kursi ke-9, ini selisih suaranya
– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
– melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
– mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
– menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (dppa) dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (dpal) sesuai bidang tugasnya.
-menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
– menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes).
baca juga:hpsn, simak pesan disparprov bengkulu
– melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
-melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
– melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
– melaksanakan sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
– meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dalam hal gotong royong dan swadaya murni.
-melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
– pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat di desa.
– pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dalam masyarakat
baca juga:ternyata ini nama baghi kelurahan simpang tiga, simak kisah aslinya
sedangkan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015, kasi kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:
– menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan
– melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam pelaksanaan tugas kesejahteraan
– melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kesejahteraan
– melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesejahteraan kepada kepala desa
– melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya.
bagi anda yang sedang menjabat kasi kesejahteraan perhatikan dan pelajari artikel diatas. khususnya perades yang baru bertugas agar dapat mengerti tentang tupoksi supaya dapat meningkatkan pelayanan yang lebih bagus lagi. sehingga roda pemerintahan desa mengalami peningkatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan