Izin PT API dan BAT di Habitat Gajah Sumatra Didesa Dicabut, Ini Kata Pemerhati Lingkungan

Reporter: Saprian utama |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 07 Nov 2025 - 19:39

Kondisi Kerusakan habitat gajah Sumatra di kawasan Bentang Alam Seblat, Jumat 07 November 2025-Sumber foto: IST/RKa-

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu didesa untuk mencabut izin PT Anugerah Pratama Inspirasi (API) dan PT Bentara Arga Timber (BAT) yang dinilai telah menimbulkan kerusakan pada habitat kunci Gajah Sumatera di kawasan Bentang Alam Seblat .

Ini disampaikan dua lembaga pemerhati lingkungan di Bengkulu, Yayasan Genesis dan Kanopi Hijau Indonesia.

Menanggapi laporan dan desakan dari lembaga pemerhati lingkungan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Syafnizar, memberikan klarifikasi mengenai status perizinan dan penanganan kasus kedua perusahaan tersebut.

Ia mengatakan, perpanjangan izin bagi PT API dan PT BAT belum ada. Syafnizar juga menekankan, urusan perizinan perkebunan dan kehutanan merupakan kewenangan pusat.

"Belum ada perpanjangan izin. Kalau perizinan kan itu kewenangan pusat ya," ungkap Syafnizar pada Jumat 07 November 2025.

Mengenai adanya pembukaan lahan baru seluas 1.500-an hektare yang diungkap konsorsium dan forum, Syafnizar menjelaskan, penanganan kasus tersebut kini sudah menjadi kewenangan Satuan Tugas Khusus (Satgasus).

Sebab Satgasus yang menangani Penertiban Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan (PPKH).

"Jadi ini sudah menjadi kewenangannya Satgas Khusus ya. Satgas yang menangani, Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) namanya. Itu sudah terlapor, sudah dalam proses," tambahnya.

Syafnizar juga mengungkap, kendala utama yang dihadapi oleh daerah dalam pengawasan dan pengamanan kawasan hutan, yang berujung pada banyaknya lahan yang terbuka dan tidak sesuai peruntukannya.

Dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan anggaran pengawasan. Selain juga, kewenangan juga menjadi isu krusial.

izin pt api dan bat di habitat gajah sumatra didesa dicabut, ini kata pemerhati lingkungan                            bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu didesa untuk mencabut izin pt anugerah pratama inspirasi (api) dan pt bentara arga timber (bat) yang dinilai telah menimbulkan kerusakan pada habitat kunci gajah sumatera di kawasan bentang alam seblat .
ini disampaikan dua lembaga pemerhati lingkungan di bengkulu, yayasan genesis dan kanopi hijau indonesia.
menanggapi laporan dan desakan  dari lembaga pemerhati lingkungan tersebut, kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, syafnizar, memberikan klarifikasi mengenai status perizinan dan penanganan kasus kedua perusahaan tersebut. 
baca juga:hutan seblat hilang hingga 3.410 hektar, komitmen selamatkan gajah sumatera dipertanyakan
baca juga:mantan pawang gajah telusuri jejak harimau sumatera di pondok pusaka
ia mengatakan, perpanjangan izin bagi pt api dan pt bat belum ada. syafnizar juga menekankan, urusan perizinan perkebunan dan kehutanan merupakan kewenangan pusat.
"belum ada perpanjangan izin. kalau perizinan kan itu kewenangan pusat ya," ungkap syafnizar pada jumat 07 november 2025.
mengenai adanya pembukaan lahan baru seluas 1.500-an hektare yang diungkap konsorsium dan forum, syafnizar menjelaskan, penanganan kasus tersebut kini sudah menjadi kewenangan satuan tugas khusus (satgasus).
baca juga:pt aep sosialisasikan pertanian ramah lingkungan di desa gajah gram
baca juga:4 weton ini dinaungi khodam mahapatih gajah mada, mampu menaklukkan segala rintangan
sebab satgasus yang menangani penertiban dan penanggulangan kerusakan hutan (ppkh). 
"jadi ini sudah menjadi kewenangannya satgas khusus ya. satgas yang menangani, satgas pkh (penertiban kawasan hutan) namanya. itu sudah terlapor, sudah dalam proses," tambahnya.
syafnizar juga mengungkap, kendala utama yang dihadapi oleh daerah dalam pengawasan dan pengamanan kawasan hutan, yang berujung pada banyaknya lahan yang terbuka dan tidak sesuai peruntukannya.
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (sdm), sarana, dan anggaran pengawasan. selain juga, kewenangan juga menjadi isu krusial.
menurutnya, dlhk provinsi bengkulu sendiri telah berupaya menanggulangi persoalan ini dengan melayangkan surat kepada pemerintah pusat meminta pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin tersebut namun juga belum dipenuhi.
"kewenangannya kan dipusat, termasuk untuk perizinan itu juga di pusat. saya sudah pernah mengeluarkan surat meminta pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin ini, namun juga belum dipenuhi. mungkin ada aturan-aturan yang harus dipertimbangkan," sampainya.
setiap tahunnya, dikatakan syafnizar dalam forum evaluasi perusahaan, dlhk juga selalu menyampaikan agar perusahaan yang mengelola hgu berusaha dengan baik dan harus menjalankannya sesuai aturan.
jika tidak, syafnizar mengusulkan agar izin dikembalikan saja, sehingga bisa dikelola pihak lain yang mau mengurus perizinannya dan tidak merugikan di daerah.
namun, ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat, termasuk soal perpanjangan, pencabutan, atau penciutan izin hgu, serta penindakan terhadap alat berat yang membawa sawit di dalam kawasan hutan seperti yang pernah ditemukan di dalam kawasan bentang alam seblat. 
untuk diketahui, konsorsium bentang seblat dan forum kawasan ekosistem esensial (kee) koridor gajah seblat, telah melaporkan bahwa kerusakan hutan di kawasan konsesi perusahaan tersebut telah mencapai belasan ribu hektare, termasuk konversi menjadi semak belukar dan perkebunan sawit ilegal.
desakan ini muncul seiring adanya laporan mengenai pembukaan lahan baru secara besar-besaran, yang dilaporkan baru-baru ini mencapai sekitar 1.500-an hektare, bahkan sudah ditanami sawit baru di dalamnya.
hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius yang merugikan kawasan hutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu, 8 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan