Investor Revitalisasi Taman Remaja Bengkulu Mundur, Ini Tanggapan Gubernur

BENGKULU - Rencana revitalisasi Taman Remaja, aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, kembali mengalami kemunduran. Sebelumnya Yodan Group, merupakan pengusaha di Bengkulu yang sebelumnya direncanakan menjadi mitra pengelola, resmi menarik diri dari kerja sama tersebut.

Dengan mundurnya investor tersebut, Pemprov Bengkulu kini kembali membuka peluang bagi pihak swasta lain yang berminat untuk mengelola kawasan tersebut.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap memprioritaskan keterlibatan investor swasta dalam proyek ini dibandingkan menggunakan dana APBD.

“Saya lebih senang swasta yang membangun, swasta yang mengelola. Tinggal lagi pemerintah dapat apa,” ujar Helmi, Selasa 07 Oktober 2025.

Namun dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu kini tengah menimbang sejumlah opsi setelah rencana kerja sama dengan Yodan Group dalam proyek revitalisasi Taman Remaja resmi dibatalkan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan, pemerintah masih membuka kemungkinan menggunakan APBD tahun 2026 apabila tidak ada investor baru yang sesuai dengan ketentuan.

“Anggaran itu dibahas tiap tahun. Kita lihat nanti di tahun 2026, sambil tetap mengajak pihak swasta yang mau berinvestasi sesuai aturan. Kita juga akan mengusulkan bantuan dari pemerintah pusat jika memungkinkan,” ujar Helmi.

Helmi menjelaskan, pembatalan kerja sama dengan Yodan Group terjadi setelah serangkaian pertemuan intensif tidak menghasilkan kesepakatan. “Sudah beberapa kali kita bertemu, tapi akhirnya pihak investor merasa khawatir dan memutuskan mundur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu sempat merencanakan alokasi dana dari APBD untuk membiayai revitalisasi Taman Remaja. Namun, rencana itu berubah setelah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, melalui Yodan Group, menawarkan diri untuk melaksanakan proyek tersebut tanpa menggunakan dana pemerintah.

“Awalnya HIPMI menawarkan diri membuat Taman Remaja jadi lebih indah. Mereka bahkan sudah menunjukkan desainnya kepada saya, dan hasilnya memang bagus,” kata Helmi.

Menindaklanjuti tawaran itu, Helmi sempat meminta Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menyiapkan langkah agar proyek bisa dijalankan oleh pihak swasta, tanpa membebani APBD. “Kita ingin APBD difokuskan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Bengkulu. Sedangkan untuk Taman Remaja, kita serahkan kepada swasta, apalagi ini inisiatif anak muda Bengkulu,” ujarnya.

Sayangnya, rencana tersebut tidak dapat diteruskan karena terjadi perbedaan pandangan mengenai skema kerja sama. Yodan Group mengusulkan pola sewa pengelolaan, sementara Pemprov Bengkulu menawarkan sistem Bangun Guna Serah (BGS).

Menurut Helmi, skema BGS lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah karena prosesnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Selain itu, investor wajib membangun infrastruktur sesuai kesepakatan dan menyerahkan kembali aset kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir.

“Pemerintah tetap membuka diri kepada dunia usaha, asalkan mengikuti aturan yang berlaku,” tegas Helmi.