Maksimalkan Pajak Pertanian , KP2KP Bintuhan Akan Jalin Kerja Sama dengan Desa di Kaur

BINTUHAN – Untuk maksimalkan pajak di bidang pertanian, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan akan jalin kerja sama dengan seluruh desa di Kabupaten Kaur.

Program ini difokuskan pada potensi pajak dari pertanian kelapa sawit, yang menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayah tersebut.

Kepala KP2KP Bintuhan, Tri Setyo Nugroho, SE mengatakan, dalam memaksimalkan potensi pajak pertanian di Kabupaten Kaur ke depan. Pihaknya akan jalin kerja sama dengan pemerintahan desa di Kaur untuk mendata seluruh petani yang memiliki kebun kelapa sawit, termasuk informasi luas kebun yang dimiliki. Pendataan awal akan dilaksanakan di Kecamatan Kaur Selatan.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan potensi pajak dari sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, dapat dikelola secara optimal. Data yang akurat sangat penting agar penerimaan pajak desa maupun daerah dapat meningkat secara transparan dan tepat sasaran,” jelas Tri Setyo Nugroho.

Program ini, selain sebagai aspek pengumpulan pajak, juga untuk mengedukasi bagi petani. Kalau pajak yang dibayarkan petani akan kembali ke desa dalam bentuk pembangunan dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Sinergi antara KP2KP, pemerintah desa, dan petani menjadi kunci keberhasilan program ini. Kami akan mendampingi desa agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi warga,” ujarnya.

Melalui program ini, KP2KP Bintuhan berharap potensi pajak yang sebelumnya kurang optimal dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan data lengkap dan akurat, desa tidak hanya bisa meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga merencanakan program pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari perbaikan jalan desa, irigasi pertanian, hingga fasilitas sosial bagi warga.

Program ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor pertanian memperkuat transparansi pajak, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan desa.

“Kami ingin para petani memahami  pajak yang dibayarkan akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan mereka sendiri.”

Disampaikannya, kades di harus menyambut baik program ini karena dapat membantu desa mendapatkan potensi pajak yang sebelumnya kurang optimal. Dengan data yang lengkap, desa dapat menyusun program pembangunan dengan lebih tepat sasaran, termasuk perbaikan infrastruktur pertanian dan fasilitas sosial lainnya.

"Program ini bukan hanya tentang pengumpulan pajak, tetapi juga upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan desa. Pihak KP2KP berkomitmen untuk terus memantau dan mendampingi desa agar program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga," jelas dia.