BPS Kaur Gagas Penguatan Pembangunan Berbasis Data, Maukah Desa Melaksanakannya?

BINTUHAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur menggagas penguatan pembangunan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di daerah.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Kaur didasarkan pada data yang akurat dan relevan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPS telah melakukan diskusi strategis dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaur.

Kepala BPS Kaur, Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si melalui Fungsional Statistik Ahli Muda BPS, Ropika Yuta, S.ST mengungkapkan, penguatan pembangunan berbasis data di tingkat kabupaten telah menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan.

Diskusi strategis yang telah dilakukan antara BPS dan berbagai OPD bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

BACA JUGA:BPS Kaur Sukses Gelar Pelatihan Pendataan Survei E-Commerce secara Daring

Namun, Ropika menambahkan, meskipun diskusi sudah dilakukan di tingkat kabupaten, penguatan pembangunan berbasis data di tingkat desa masih perlu perhatian lebih.

Ia menegaskan, salah satu langkah penting ke depan adalah mengadakan diskusi dengan Pemerintahan Desa di seluruh Kabupaten Kaur.

"Penguatan pembangunan berbasis data untuk tingkat kabupaten sudah kita bahas dengan beberapa OPD. Tetapi untuk tingkat desa, diskusi ini belum dilakukan. Oleh karena itu, kami memastikan akan segera mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa untuk membahas bagaimana data bisa digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan di tingkat desa," ungkap Ropika.

Lanjutnya, diskusi bersama pemerintah desa ini dinilai sangat penting karena pembangunan berbasis data akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi kebijakan yang diambil di tingkat desa.

Dengan adanya data yang akurat, kebijakan pembangunan desa bisa lebih terarah dan efektif.

Hal ini juga akan memudahkan pemerintah desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di wilayahnya dan merencanakan solusi yang sesuai.

BACA JUGA:Tiga Pegawai BPS Mendapakan Apresiasi Kinerja Triwulan II

Ropika berharap, melalui kolaborasi antara BPS dan pemerintah desa, penggunaan data untuk perencanaan pembangunan di tingkat desa dapat dimaksimalkan.