Nasib Guru Honorer Tidak Jelas, Pemprov Bengkulu Mencari Solusi

Audiensi Forum guru honorer prioritas pertama negeri dan swasta pada Senin, 24 Maret 2025. Sumber foto: koranradarkaur.id--

BENGKULU – Sampai saat ini nasib guru honorer tidak ada kejelasan yang pasti. Oleh sebab itulah hingga saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Guna untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer di daerah Provinsi Bengkulu.

“Saat ini kami masih dalam tahap evaluasi, termasuk perpanjangan kontrak kerja dan pembayaran honor. Kami berkomitmen untuk mengupayakan kebijakan yang tidak merugikan tenaga honorer. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat,” jelas Kepala BKD Provinsi bengkulu Gunawan Suryadi usai menerima audiensi Forum guru prioritas pertama negeri dan swasta pada Senin, 24 Maret 2025.

BACA JUGA:Bukan Hanya Guru Tertentu, Guru Honorer Juga Akan Alami Kenaikan Gaji Tahun 2025

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mengkaji langkah terbaik untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait tenaga honorer. 

Disisi lain, Gunawan menambahkan, Pemprov Bengkulu mempertimbangkan sejumlah faktor dalam mengusulkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tanpa seleksi. Diantaranya masa kerja, batas usia pensiun, serta hasil perangkingan yang telah dilakukan.

Untuk diketahui, Aliansi Forum Honorer R2 dan R3 akhirnya diterima beraudiensi Gubernur Bengkulu setelah enam kali mengajukan permohonan sejak 2023.

BACA JUGA:Ada Apa Puluhan Guru Honorer Geruduk Dispenbud Kaur? Ini Penjelasan Kabid PTK

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan menuntut kepastian nasib tenaga honorer yang hingga kini masih berada dalam ketidakjelasan status.

Ketua Aliansi Forum R2 dan R3, Eprin Suryadi, menegaskan, tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama membutuhkan solusi konkret dari pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengangkatan pegawai paruh waktu tanpa prosedur seleksi yang berbelit.

"Kami sudah berulang kali mengajukan audiensi sejak 2023, dan hari ini akhirnya bisa menyampaikan aspirasi kami langsung kepada gubernur. Kami meminta kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja justru diabaikan," tegas Eprin.

Selain menuntut kepastian status, para tenaga honorer juga menyoroti ketimpangan penghasilan.

BACA JUGA:Tetap Bekerja, Gaji Guru Honorer Sekolah Dibayar Pakai Dana BOS

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan