Konflik Tapal Batas BS-Kaur! APDESI dan Tokoh Masyarakat Tolak Organisasi FPWK, Masyarakat Jangan Mau Dibodohi

BENGKULU SELATAN (BS) - Menyikapi adanya konflik tapal batas antara Kabupaten BS dan Kaur, di lahan PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) sejak beberapa waktu terakhir. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kedurang Kabupaten BS, bersama Tokoh Masyarakat Kedurang menggelar rapat, Senin 13 Januari 2025.

Rapat itu untuk membahas adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kedurang, dan membentuk organisasi bernama Forum Peduli Warga Kedurang (FPWK).

Kegeraman APDESI dan Tokoh Masyarakat ini timbul lantaran pembentukan organisasi FPWK ini tidak pernah berkoordinasi dengan seluruh Kades se-Kecamatan Kedurang. Pantauan Radar Kaur (RKa), dalam rapat tersebut dihadiri langsung seluruh Kades di Kecamatan Kedurang serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang.

Setelah rapat selesai, seluruh Kades se-Kecamatan Kedurang tandatangani surat pernyataan terkait penolakan nama Kedurang ikut dilibatkan dalam Konflik tapal batas BS-Kaur tersebut. Dalam surat pernyataan tersebut, APDESI Kecamatan Kedurang menyatakan dengan tegas tidak terlibat atau melibatkan diri dari segala bentuk kegiatan kelompok tersebut dalam berbagai aksinya.

Ketua APDESI Kecamatan Kedurang Edi Susanto pada RKa membenarkan, jika memang pihaknya sudah menggelar rapat dengan seluruh Kades se-Kedurang dan juga Tokoh Masyarakat. Bukan hanya itu, Ketua menyampaikan, jika APDESI juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak mengikuti organisasi agar tidak merugikan daerah ataupun  wilayahnya sendiri.

BACA JUGA:Tapal Batas Bengkulu Selatan dengan Seluma dan Kaur Tidak Pernah Berujung, Simak Saran Dewan Ini

BACA JUGA:BPKH Wilayah XX Bandar Lampung dan DLHK Cek Tapal Batas Hutan di Bengkulu Selatan, Ada Apa?

"Dalam kesempatan ini, Kami APDESI Kecamatan Kedurang dengan tegas menolak Kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Kedurang. Termasuk dalam urusan tapal batas," tegas Ketua APBD.

Menurut Edi, mengenai adanya konflik masyarakat soal tapal batas di kahan DSJ, itu sudah menjadi ranahnya pemerintah Kabupaten BS dan Kaur untuk menyelesaikannya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Kedurang, Oni Lufti menyampaikan dengan tegas, agar masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Kedurang jangan mau dibodoh-bodohi. Termasuk, mengenai persoalan konflik tapal batas BS-Kaur di lahan PT DSJ. Sebab, menurut Oni Lufti, selama ini masyarakat sudah dibodoh-bodohi oleh oknum tertentu.

Yang mana, dalam persoalan tapal batas BS-Kaur ini, ada oknum terselubung yang ingin meraup keuntungan tertentu dengan memberikan iming-iming tidak jelas kepada masyarakat. Iming-iming yang diberikan tersebut salah satunya yaitu, masyarakat akan diberikan tanah jika persoalan tapal batas ini nanti berhasil. Serta, tanah yang dipersoalkan itu resmi masuk wilayah Kabupaten BS.

"Masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi oleh oknum tertentu. Sebab, persoalan tapal batas itu tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi, jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming," tegas Oni Lufti.

Pada kesempatan itu, Oni Ljuga meminta agar Pemkab BS melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) BS untuk menertibkan semua organisasi yang ada di Kabupaten BS.

Penertiban organisasi sangat penting agar tertib administrasi dan terdata di Kesbangpol serta memiliki badan hukum yang jelas. Masyarakat juga diminta lebih selektif dan memahami organisasi.