Tunggu Hasil Audit BPKP, Ini Kabar Terbaru Korupsi Jalan Tol Bengkulu - Lubuk Linggau

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 10 Sep 2024 - 08:03

Kejati Bengkulu masih menunggu hasil verifikasi kerugian negara dari korupsi Jalan Tol Bengkulu - Lubuk Linggau.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

Serta membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif.

Sebab, penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu - Taba Penanjung pada 2019 - 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 200 miliar.

Diketahui sebelumnya, pada kasus pembebasan lahan tersebut diduga adanya kelebihan bayar (Mark up) dengan modus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.

Untuk lokasi dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembangunan Tol tahap pertama yaitu, Bengkulu - Taba Penanjung. ***

tunggu hasil audit bpkp, ini kabar terbaru korupsi jalan tol bengkulu - lubuk linggau                            bengkulu - kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu masih menunggu hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
ini terkait kerugian negara (kn) atas kasus korupsi jalan tol bengkulu - lubuk linggau  tahun anggaran 2019 - 2020.
"untuk perkembangan kasus korupsi jalan tol bengkulu - lubuk linggau audit belum selesai. kini masih menunggu, masih terus berproses. sekali lagi mohon maaf belum bisa disampaikan," kata kepala seksi (kasi) penyidikan pidana khusus (pidsus) kejati bengkulu danang prasetyo, senin 9 september 2024.
ia menyebut, saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka dari kasus korupsi jalan tol bengkulu - lubuk linggau.
baca juga:apakah kendaraan listrik ikut bayar pajak kendaraan bermotor? cari tahu di sini yuk!
baca juga:wajib tahu! 5 hal penting ini harus dipahami bagi pelamar pppk 2024
dengan pertimbangan sejumlah penyebab, salah satunya jumlah kerugian negara yang belum selesai dihitung.
saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan bpkp terkait audit kerugian negara.
khususnya nominal dan rincian kerugian negara.
sebab terdapat ada perbedaan pendapat terkait audit kerugian negara antara penyidik dan bpkp.
sementara itu, kejati bengkulu menerapkan metode scientific evidence atau pembuktian ilmiah dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tol bengkulu - taba penanjung.
ini terkait dengan perluasan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut penyidik pidsus kejati bengkulu menggunakan metode pembuktian ilmiah.
danang menerangkan, dengan penerapan metode pembuktian ilmiah.
diharap dapat menemukan bukti bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum.
serta membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya.
baca juga:ingin bayar pajak kendaraan bermotor tapi stnk hilang, apakah bisa? ini solusinya!
baca juga:8 ketentuan menpan - rb untuk guru swasta jika ingin melamar pppk 2024, cek di sini
penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif.
sebab, penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol bengkulu - taba penanjung pada 2019 - 2020 bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn) sebesar rp 200 miliar.
diketahui sebelumnya, pada kasus pembebasan lahan tersebut diduga adanya kelebihan bayar (mark up) dengan modus penambahan biaya pada komponen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtp) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.
untuk lokasi dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembangunan tol tahap pertama yaitu, bengkulu - taba penanjung. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan