Honorer Tak Sabar Menunggu Pendaftaran PPPK, Ini Penjelesan KemenPAN - RB

Reporter: Etika Larasati Khontesa |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 23 Aug 2024 - 10:09

Penjelasan KemenPAN – RB mengenai pendaftaran PPPK 2024-Sumber Foto: koranradarkaur.id-

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar.

2. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian, atau pegawai swasta.

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian.

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang, jika Jabatan mempersyaratkan.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

10. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.*

honorer tak sabar menunggu pendaftaran pppk, ini penjelesan kemenpan - rb                            koranradarkaur.id – seperti yang diketahui, saat ini honorer masih terus menunggu kepastian terkait nasib dan kejelasan status usai undang-undang aparatul sipil negara nomor 20 tahun 2023 atau uu asn 2023 yang telah diterbitkan.
pasalnya, dalam uu asn dijelaskan jika honorer tidak lagi diperbolehkan ada di instansi pemerintah mulai tahun 2025.
dengan amanat ini, abdullah azwar anas selaku kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan – rb) saat ini berfokus untuk menyelesaikan permasalahan honorer.
menpan – rb mengatakan, honorer dipastikan tidak akan di phk atau pengakhiran hubungan kerja dan akan tetap bekerja di instansi masing-masing.
namun status honorer ini nantinya akan berganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
menpan - rb mengatakan, honorer secara otomatis akan diangkat menjadi pppk. namun, honorer yang dimaksud adalah honorer yang namanya telah masuk dalam database badan kepeawaian negara (bkn).
baca juga:apa sih dampak pemekaran wilayah dalam tata kelola pelayanan publik? jawabannya di sini 
baca juga:hingga saat ini ada 206 pahlawan nasional indonesia, berikut rinciannya 
lebih lanjut, terkait pengangkatan pppk kemenpan - rb mengatakan bahwa honorer yang diangkat secara otomatis menjadi pppk tersebut datanya jelas dan tidak manipulasi.
“yang datanya benar, tidak akan ada phk. mereka otomatis akan jadi pppk," jelas abdullah azwar anas.
nantinya honorer akan diangkat sebagai pppk penuh waktu atau pppk paruh waktu.pengangkatan pppk ini akan melewati proses seleksi yang akan segera dibuka oleh kemenpan - rb dan bkn.
lebih lanjut, bagi honorer yang lulus seleksi akan berstatus sebagai pppk penuh waktu. sementara honorer yang tidak lulus seleksi akan berstatus sebagai pppk paruh waktu.
dengan masih menunggunya informasi jadwal rekrutmen pppk dibuka. maka di bawah ini akan menjelaskan ada beberapa syarat pendaftaran yang harus di lengkapi para pelamar.
hal ini sesuai dengan peraturan menpan – rb nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai asn. berikut ini adalah beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pendaftar pppk 2024.
1. usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
2. tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pns, pppk, prajurit tni, anggota kepolisian, atau pegawai swasta.
4. tidak berkedudukan sebagai calon pns, pns, prajurit tni, atau anggota kepolisian.
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang, jika jabatan mempersyaratkan.
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
10. memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh ppk.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan