KORANRADARKAUR.ID – Pemerintah rekrtut 200.000 Calon Aparatul Sipil Negara (CASN) 2024 akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah disampaikan kepadanya.
Pada tahun 2024 pemerintah membuka perekrutan untuk 600.000 lulusan baru (fresh graduate) dari tahun sebelumnya hanya di kisaran puluhan ribu.
"Bapak presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600 (ribu), 200.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan masuk ke IKN," kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024.
BACA JUGA:Warga Kaltim Diprioritaskan Jadi ASN, Ini 3 Skema Pengisian ASN di IKN
BACA JUGA:Baru Honda Beat 150 2024, Yamaha Nmax 155 Terhadang?
Dikutip dari kompas.com, Azwar Anas menjelaskan, ada syarat kompetensi yang harus dipenuhi ASN jika ingin ditempatkan di IKN.
Pertama, ASN harus memiliki literasi digital sesuai asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kemudian, lewat asesmen BKN akan menentukan mana pegawai yang layak pindah dan sebaliknya. Mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (multitasking).
"Berikutnya adalah mereka mempunyai nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompetensi dan seterusnya yang adaptif kolaboratif, menguasai substansi menghadapi prinsip IKN," ujar Azwar Anas.
Seperti diketahui, jumlah rekrutmen CASN tahun 2024 mencapai 2,3 juta formasi.
Dari total tersebut, pemerintah membuka rekrutmen khusus lulusan baru sebanyak 690.822 formasi.
"Merekrut talenta-talenta baru khususnya fresh graduate melalui seleksi CPNS. Adalah talenta digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia dan juga untuk IKN," kata Azwar Anas.
"Jadi talenta-talenta unggul nanti ini untuk di IKN sebagaimana arahan Bapak Presiden," ujarnya.
Sebagai informasi, perekrutan 2.302.543 formasi ASN dibagi menjadi 690.822 CPNS umum atau fresh graduate dan 1.605.694 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).