Akan tetapi, terhitung tahun 2024 ini KPK RI ingin mengetahui secara jelas asal mula kekayaan kades.
Menurut Hamdan, laporan ini bukan berarti pemerintah membatasi penghasilan atau harta setiap pejabat.
BACA JUGA:Mau Sawit Melimpah Buah, Ini Rahasianya Saat Menanam
BACA JUGA:Kurang Bergairah di Ranjang? Makan Tape Singkong, Lebih Efektif dari Obat-Obatan
Namun, hanya untuk melakukan pengawasan secara jelas.
Apalagi para pejabat Kades juga digaji oleh negara.
Sementara, untuk mekanisme pelaporan harta kekayaan Kades dapat dilakukan melalui link di desa atau bisa melalui langsung mendatangi Kantor Inspektorat BS.
"Kalau ada kepala desa tidak bisa nanti bisa ke bantu caranya," demikian Hamdan.
Kategori :