KORANRADARKAUR.ID- Dengan banyaknya daerah memiliki Paslon tunggal dalam Pilkada 2024 baik itu dalam pemilihan gubernur (Pilgub) pemilihan walikota (Pilwakot) maupun pemilihan bupati (Pilbup).
Dengan begitu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan memproritaskan pengawasan di wilayah yang memiliki Paslon tunggal.
Ini untuk mengantisipasi hal lah yang tidak diinginkan seperti melakukan pelanggaran seperti money politic, SARA dan lainnya.
Selain itu juga Bawaslu membolehkan kolom atau kotak kosong di berkampanye dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
BACA JUGA:Kotak Kosong Menang Pilkada 2024, Inilah Skema KPU
Pengawas Pilkada harus mensosialisasikan aturan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Jika ada kolom kosong, itu ada pilihan tentunya masyarakat bisa pilih Paslon atau juga bisa memilih kolom kosong.
Dikutif dari tempo.co. Fenomena Paslon tunggal melawan kotak kosong itu berarti ada dua pilihan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kotak kosong dalam pemilihan tidak boleh dinafikan.
Refleksi kritis terhadap daerah dan Partai Politik (Parpol) yang memunculkan Paslon tunggal ini harus disadari. Ia menilai fenomena yang diikuti satu Paslon bisa meningkatkan eskalasi politik uang.
Karena itu, dia meminta Panwas yang daerahnya terdapat satu paslon untuk melakukan pengawasan dengan cermat.
BACA JUGA:Menjelang Pilkada, FKBU Kaur Diingatkan Tentang Prihal Ini
Jangan sampai dibuatkan Paslon melanggar aturan seperti politik uang, mengunakan pasilitas negara dan yang lainnya. Jangan beri ruang tindak apabila ditemukan.
Tentunya dalam melakukan penindakan pengawas pemilu akan sangat mudah karena di daerah tersebut masyarakat akan banyak mengawasi.
Dia juga meminta pengawas pemilu berani menunjukkan taringnya sebagai lembaga yang berwenang menindak dugaan pelanggaran dalam pemilihan.
Pengawas pemilu tidak boleh takut memanggil para pihak yang diduga melakukan pelanggaran.