5 Kursi Jabatan Eselon II Dipastikan Lama Kosong, Simak Alasannya

BENGKULU SELATAN (BS) - Kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemkab BS dipastikan bakal kembali terjadi tahun 2024 ini. Bahkan, kekosongan tersebut dipastikan akan berlangsung lama.

Pasalnya, meskipun sudah dipastikan ada 5 posisi jabatan eselon II yang bakal kosong. Namun, Pemkab BS belum akan melakukan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2024 ini.

Kepala BKPSDM BS H. Abdul Karim, S.Sos melalui Kabid Pengadaan Informasi Mutasi dan Promosi (PIMP) Daniel Rudyanto, S.IP, M.AP membenarkan, bakal ada 5 kursi jabatan eselon II yang kosong tahun ini.

Kekosongan jabatan tersebut dikarenakan pejabat lamanya bakal segera memasuki masa pensiun. Seperti, Kepala Dinas Perpustakaan BS Hj. Srigusti Sabana, SH yang bakal pensiun terhitung bulan Agustus 2024.

BACA JUGA:MEMBANGGAKAN! Ini Prestasi SMPN 33 Kaur di Ajang Kemah Akbar IV

BACA JUGA:PLENO TUNTAS! Berikut 25 Nama Caleg Melenggang ke DPRD Bengkulu Selatan, 5 Caleg Ini Masih Cemas

Kemudian disusul, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan BS Novianto, S.Sos, M.Si dan Staf Ahli Bupati BS Novman Ahmad Ali, yang bakal pensiun terhitung bulan Oktober 2024.

Sementara, untuk Kadis Transmigrasi dan Ketenagakerjaan BS Edi Susanto, SH dan Kadis Perhubungan BS Alian, SH, bakal pensiun terhitung mulai Desember 2024.

"Ya, 5 posisi jabatan eselon yang bakal kosong tahun ini karena pejabat lamanya memasuki masa pensiun," kata Daniel.

Sementara, lanjut Kabid, terkait pelaksanaan pengisian kembali jabatan melalui lelang JPTP baru bisa dilakukan pada tahun 2025 mendatang.

" Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI beberapa waktu lalu," jelas Kabid.

Masih kata Daniel, berbagai pertimbangan lainnya proses lelang jabatan belum bisa dilakukan tahun ini juga karena beberapa hal.

Salah satunya, karena pada akhir tahun 2024 ini ada kegiatan yang sangat juga jauh lebih penting yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kendati demikian, semua itu tergantung lagi dengan kebijakan dari Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM.