Saat Paripurna, DPRD Kaur Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Dilanjutkan

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 29 Jul 2024 - 20:51

SAMPAIKAN: Bupati Kaur H Lismidianto, SH, MH menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaur tentang Raperda Pertanggung jawaban APBD 2023 saat rapat Paripurna DPRD Kaur, Senin 29 Juli 2024. Sumber foto: UJANG/RKa --

Seperti DAU ditentukan, DAK non fisik, DAK fisik, sehingga untuk penggunaan atau realisasi belanjanya harus sesuai dengan peruntukkannya.

Dalam pengelolaan kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan terus berupaya untuk dapat mengelola keuangan secara efisien dan sebaik mungkin.

Sementara menanggapi pandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemda Kaur melalui BPKAD setuju bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah.

Setelah Bupati Kaur menyampaikan jawaban atas padangan fraksi, seluruh anggota DPRD Kaur sepakat Raperda APBD Kabupaten Kaur tahun 2023 dilanjutkan pembahasannya.

saat paripurna, dprd kaur sepakati raperda pertanggungjawaban apbd 2023 dilanjutkan                            bintuhan- sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dprd  terhadap rencana peraturan daerah (raperda) tentang pelaksanaan apbd kabupaten kaur tahun 2023.
paripurna dipimpin waka ii dprd alpensyah di dampingi ketua dprd kaur diana tulaini, sh, bupati kaur h lismidinato, sh, mh dan diikuti seluruh anggota dprd, undangan fkpd dan seluruh kepala opd jajaran pemda kaur, senin 29 juli 2024.
jawaban eksekutif disampaikan bupati kaur h lismidinato, sh, mh yang mana bupati menyampaikan tanggapan atas fraksi kaur kondusif yang memberikan apresiasi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kaur tahun anggaran 2023 sebagai langkah positif dalam memajukan kabupaten kaur ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
--
mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan pemda kaur.
baca juga:8 tersangka pembunuh4n di tebat rukis, 4 di bawah umur, motif hanya hal sepele
untuk itu pemda kaur akan senantiasa memberikan laporan secara transparan dan akuntabel serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target setiap program yang direncanakan.
sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi partai golongan karya (golkar) dapat dijelaskan, kebijakan program tetap mengacu pada skala prioritas yang telah tertuang dalam rpjmd.
dapat dijelaskan, bahwa perencanaan penganggaran dan pelaporan pelaksanaan apbd pemda kaur telah mengacu pada aturan dan regulasi yang telah di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
mekanisme penyusunan dan pelaksanaan apbd dituntut agar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:pilkada kaur diikuti 3 paslon, berikut nama paslon dan partai pengusungnya
apbd merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
sedangkan menanggapi pandangan umum dari fraksi se'ase sehijean, dengan memperhatikan keuangan daerah, saat ini terus mengalami kekosongan keuangan dapat dijelaskan bahwa rekening kas umum daerah sebenarnya tidak mengalami kekosongan.
hanya saja uang yang ada di rekening kas umum daerah itu sudah ditentukan peruntukannya.
seperti dau ditentukan, dak non fisik, dak fisik, sehingga untuk penggunaan atau realisasi belanjanya harus sesuai dengan peruntukkannya.
baca juga:hiburan malam makin eksis di bengkulu selatan, 37 pemandu lagu dan 2 pasangan bukan muhrim terjaring
dalam pengelolaan kas daerah melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) akan terus berupaya untuk dapat mengelola keuangan secara efisien dan sebaik mungkin.
sementara menanggapi pandangan umum dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip), pemda kaur melalui bpkad setuju bahwa pendapatan asli daerah (pad) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.
pad dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun pad, maka akan semakin besar pula tersedia keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
baca juga:60 tahun merdeka, belanda baru mengakui kemerdekaan indonesia, kenapa? yuk temukan jawabannya di sini!
pad merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah.
setelah bupati kaur menyampaikan jawaban atas padangan fraksi, seluruh anggota dprd kaur sepakat raperda apbd kabupaten kaur tahun 2023 dilanjutkan pembahasannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan