Pilkada, Media Harus Jaga Netralitas, Ini Penjelasan Sekretaris PWI Kaur

Reporter: Rega Jusa |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 29 Jul 2024 - 05:01

Kantor PWI Kabupaten Kaur, untuk sukseskan Pilkada 2024 media harus jaga netralitas.--

Kalau ada jurnalis tidak yang menjunjung tinggi KEJ disarankan untuk segera nonaktif dari profesinya. Karena jurnalis menjujung tinggi KEJ dan netralitas dalam bekerja.

"Saya harap kepada kawan seprofesi yang ada di Kabupaten Kaur. Untuk bisa menjunjung tinggi netralitas. Jangan gara-gara satu dan lain hal, merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Jurnalis memang dituntut untuk netralitas. Kalau tida bisa bertanggungjawab atas profesi lebih baik alih profesi," tegasnya.

Sebelumnya Bupati Kaur H Lismidianto, SH, MH mengatakan, tidak hanya jurnalis, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta untuk menjaga netralitasnya jelang Pilkada 2024 ini.

Menjunjung tinggi integritas, dan profesionalitas sudah menjadi kewajiban ASN. Sesuai dengan Pasal 9 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 PNS dilarang terlibat dalam politik dalam bentuk apapun.

"ASN juga diminta untuk tidak terlibat politik di Sosial Media (Medsos) seperti like, membagi postingan hingga berkomentar yang berhubungan politik," ujarnya. ***

pilkada, media harus jaga netralitas, ini penjelasan sekretaris pwi kaur                            maje – menjelang pilkada di kabupaten kaur, semua media harus jaga netralitas. sebab ini sebagai etika dari media dan jurnalistik.
seyogyanya awak media tidak boleh bersikap memberikan dukungan pada pasangan calon (paslon) tertentu dengan mengatasnamakan medianya.
perlu diketahui, dalam kode etik jurnalistik (kej) undang-undang (uu) nomor 40 tahun 1999 tentang pers jurnalis harus independen.
tidak boleh mendukung satu pihak dan fakta dalam pemberitaan.
baca juga:tidak banyak tahu! berikut ini ciri-ciri wanita sudah jalan tol
baca juga:perahu nelayan direnovasi, ini penyebab kerusakan perahu
jurnalis boleh mendukung paslon dalam berkampanye dan menjadi tim sukses, asalkan bersangkutan nonaktif dari profesinya.
menanggapi hal ini, sekretaris pwi kaur julianto, s.i.kom memastikan, bahwa media yang terlibat atau menjadi instrument politik dari pihak tertentu bukan dari organisasi persatuan wartawan indonesia (pwi). 
jurnalis yang tergabung dalam pwi memiliki kredibilitas tinggi.
kalaupun memang ada jurnalis yang tergabung dalam pwi terlibat dalam instrument politik tertentu, akan diberikan saksi tegas.
baik itu sifatnya tegoran hingga dikeluarkan dari organisasi secara tidak hormat.
"kami akan cek, setiap pemberitaan anggota pwi. kalaupun ada dari anggota kami tidak bisa menjaga netralitasnya, pasti kami akan tidak tegas. sebab media merupakan bisnis kepercayaan. kalau ada satu jurnalis yang bekerja tidak bisa menjaga netralitasnya, maka semua jurnalis ikut dampaknya," tegasnya.
lanjutnya, dalam kej jurnalis harus independen dalam profesi. tidak boleh menjadi bagian dari paslon selama masih menjadi jurnalis.
karena media wadah aspirasi masyarakat, yang jujur dan berimbang.
baca juga:sambut hari kememerdekaan, karang taruna turnamen bola kaki antara desa
baca juga:polsek dan kua setuju pemberlakuan pembatasan hiburan pernikahan 
kalau ada jurnalis tidak yang menjunjung tinggi kej disarankan untuk segera nonaktif dari profesinya. karena jurnalis menjujung tinggi kej dan netralitas dalam bekerja. 
"saya harap kepada kawan seprofesi yang ada di kabupaten kaur. untuk bisa menjunjung tinggi netralitas. jangan gara-gara satu dan lain hal, merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. jurnalis memang dituntut untuk netralitas. kalau tida bisa bertanggungjawab atas profesi lebih baik alih profesi," tegasnya.
sebelumnya bupati kaur h lismidianto, sh, mh mengatakan, tidak hanya jurnalis, aparatur sipil negara (asn) juga diminta untuk menjaga netralitasnya jelang pilkada 2024 ini.
menjunjung tinggi integritas, dan profesionalitas sudah menjadi kewajiban asn. sesuai dengan pasal 9 uu asn nomor 5 tahun 2014 pns dilarang terlibat dalam politik dalam bentuk apapun. 
"asn juga diminta untuk tidak terlibat politik di sosial media (medsos) seperti like, membagi postingan hingga berkomentar yang berhubungan politik," ujarnya. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 29 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan