Pendemo Tuntut Pabrik Sawit Kembalikan Sertifikat Lahan Milik Petani, Ini Jawaban Manager PT SBS

Tampak para pendemo dari Perkumpulan Ram Sawit se-Kabupaten BS, Seluma dan Kaur saat menyampaikan tuntutannya di pintu gerbang PT. SBS, Kamis 9 Mei 2024.-Foto: Rohidi/RKa-

"Kami mendengar sertifikat yang diminta merupakan ganti dari PT agar tetap beroperasi. Karena, PT SBS tidak memiliki lahan perkebunan sendiri. Sedangkan syarat pabrik bisa beroperasi harus memiliki lahan perkebunan," terang Turis.

BACA JUGA:Terasa Mimpi, Hanya Salin Tautan, dapat Rp 100 Ribu dari Saldo DANA

BACA JUGA:Suzuki Gebrak Pasar Otomotif, APV 2024 Gunakan Teknologi Terbaru

Oleh karena itu, ke depannya jika semua tuntutan  yang telah disampaikan tidak ada tirik terang. Maka, pihaknya akan kembali melakukan aksi damai dengan masa yang lebih banyak.

"Jika secepat tuntutan kami segera ditindak lanjuti sesuai kehendak kami. Maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Itu bukan ancaman saja, bukti nyata kami biar petani di Bengkulu Selatan ikut sejahterah," bebernya.

Secara rinci berapa jumlah sertifikat yang telah diberikan tidak diketahui lagi. Begitu juga jumlah luasan lahan perkebunan yang tergabung dengan seluruh sertifikat yang diberikan ke pihak manajemen.

"Pokoknya banyak sertifikat yang telah diberikan ke pihak manajemen waktu itu. Tidak satu dua supplier atau toke yang mengumpulkan sertifikat dan diberikan ke pihak manajemen," ungkapnya.

Sementara itu, Manajer PT SBS, Simaremare mengklaim, terkait pengumpulan sertifikat dirinya tentu akan melaporkan semua tuntutan tersebut ke pimpin tertinggi. 

Apalagi, adanya tuntutan para pendemo untuk mengembalikan sertifikat perkebunan mitra yang memang diminta pihaknya ke pada para supplier atau toke.

BACA JUGA:Fan Meeting Asia Perdana Bersama Byeon Woo Seok, di Indonesia Kapan, Jangan Sampai Terlewatkan!

"Semua akan saya laporan ke atasan dulu. Dan saya memang tau ada pengumpulan sertifikat dari setiap pemasok buah. Untuk jumlah saya tidak tau, karena itu ada bagaiannya," klaimnya.

Manajer juga mengakui, bahwa mereka tidak memiliki kebun sendiri. Padahal, berdasarkan aturan  harus memiliki kebun sendiri.

Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat itu pihaknya meminta kebun masyarakat dijadikan sebagai perkebunan mitra abal-abal mereka.

"Ya, memang ada kami mengumpulkan sertifikat lahan petani. Hal itu memang untuk syarat agar pabrik bisa beroperasi. Jika mereka memang menutut itu, akan dikembalikan, tapi itu sudah diluar kapasitas saya," pungkasnya. ***

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan