Jelang Seleksi PPPK, Guru Honorer di Bengkulu Selatan Diisukan Dimintai Uang Rp 50 Juta Oleh Oknum Pejabat

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan HRD |

Jumat , 26 Apr 2024 - 20:31

Jelang seleksi PPPK guru, honorer mulai khawatir dengan isu setoran agar lulus. Sumber foto : rakyatbengkulu.disway.id--

Tak hanya itu, oknum tersebut meminta agar peserta yang berminat untuk tidak buka suara ke peserta lain supaya jalannya mulus.

"Keterangan keluarga saya, sudah banyak yang menyetor uang. Bahkan ada yang namanya lulus passing grade tahun lalu," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten BS Guswarli Efendi, M.Pd.I mengaku, memang ada informasi adanya uang setoran calon peserta PPPK guru agar bisa lulus seleksi.

Bukan hanya itu, Guswarli juga mengaku pihaknya telah memberikan pengertian langsung kepada honorer guru tersebut agar tidak tertipu dengan modus pejabat tersebut.

Ya, memang ada informasinya. Bahkan honorer ini diminta menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil. Lebih mirisnya lagi, hal ini sudah berlangsung lama dan mungkin ada peserta yang sudah menyetor," ungkap Ketua PGRI.

Guswarli menambahkan, adanya informasi penarikan sejumlah uang pelicin juga berbarengan dengan menguatnya isu guru siluman yang ditempatkan khusus di sekolah tertentu.

Bahkan, Guswarli menyebutkan, bahwasanya guru honorer siluman tersebut namanya sudah langsung masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah.

Padahal untuk masuk dalam Dapodik setidaknya guru sudah bertugas lebih dari 3 bulan dan melengkapi semua berkas yang dibutuhkan.

"Tapi para guru ini belum ada yang mau lapor secara langsung ke kami. Sebetulnya PGRI siap mendampingi jika mereka betul-betul membutuhkan pendampingan," tegas Guswarli.

Guswarli berharap, agar calon peserta seleksi PPPK guru jangan sekali-kali memberikan uang pelicin kepada oknum manapun. Ikuti saja prosesnya, karena seleksi sistem CAT itu tidak bisa direkayasa.

Selain itu, Guswarli juga meminta para calon peserta PPPK agar tidak memberikan sinyal terhadap oknum manapun. Peserta harus berani menolak dan tidak mudah dikendalikan.

"Tapi ini tetap akan kami pantau, intinya PGRI mendukung penuh proses seleksi PPPK yang transparan dan bersih," demikian Guswarli.

jelang seleksi pppk, guru honorer di bengkulu selatan diisukan dimintai uang rp 50 juta oleh oknum pejabat                            bengkulu selatan (bs) - kabar mengejutkan, menjelang pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) formasi guru di kabupaten bs.
pasalnya, honorer guru maupun sekolah yang ada di kabupaten bs diisukan dimintai sejumlah uang oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat bs.
mengejutkannya lagi, sejumlah uang yang diketahui merupakan sebagai uang pelicin untuk menjamin kelulusan seleksi tersebut, dengan angka yang cukup fantastis.
yang mana, uang yang diminta oleh oknum itu sebesar rp 50 juta. setoran tersebut diminta langsung oleh oknum pejabat agar peserta bisa lulus seleksi dan menjadi asn guru.
berdasarkan data yang berhasil dihimpun radar kaur (rka) di lapangan, sejak beberapa waktu terkahir isu tersebut sudah tersebar dengan berantai dari mulut ke mulut.
bukan hanya itu, informasi tersebut juga sudah santer dibahas di grup medsos honorer dan membuat mereka khawatir hingga takut untuk mengikuti seleksi secara terbuka.
baca juga:terlambat datang, mobil damkar kaur dilempari warga
baca juga:fakta atau mitos? motor injeksi sering kehabisan bensin akan mengalami kerusakan fatal, cek di sini jawabann
salah seorang honorer bs yang tidak disebutkan namanya sebagai bentuk perlindungan privasi dan kerjanya mengakui hal tersebut.
"keluarga saya sempat ditawari oknum tertentu yang jabatannya cukup mentereng. mereka menawarkan agar setor uang tertentu agar keluarga saya bisa lulus pppk," ujar sang honorer.
menariknya lagi, sejumlah uang yang diminta tersebut harus sudah diberikan sebelum pendaftaran maupun pemberkasan pppk guru dimulai.
sebab, jika uang tersebut telat dibayar, maka peserta yang bersangkutan dipastikan tidak akan masuk dalam daftar calon lulus pppk guru tabun 2024 ini.
"oknum itu sempat menawarkan pembayaran uang dengan cara dicicil. misal dua kali atau tiga kali dengan sistem tunai dan tidak melalui transfer," jelasnya.
lebih parahnya lagi, sang oknum pejabat ini sempat memperlihatkan nama-nama yang sudah menyetor sejumlah uang ke pihaknya agar peserta lain semakin percaya.
baca juga:daihatsu sigra terlaris di 2024, brio-kijang lewat
tak hanya itu, oknum tersebut meminta agar peserta yang berminat untuk tidak buka suara ke peserta lain supaya jalannya mulus.
"keterangan keluarga saya, sudah banyak yang menyetor uang. bahkan ada yang namanya lulus passing grade tahun lalu," pungkasnya.
menanggapi hal itu, ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) kabupaten bs guswarli efendi, m.pd.i mengaku, memang ada informasi adanya uang setoran calon peserta pppk guru agar bisa lulus seleksi.
bukan hanya itu, guswarli juga mengaku pihaknya telah memberikan pengertian langsung kepada honorer guru tersebut agar tidak tertipu dengan modus pejabat tersebut.
 ya, memang ada informasinya. bahkan honorer ini diminta menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil. lebih mirisnya lagi, hal ini sudah berlangsung lama dan mungkin ada peserta yang sudah menyetor," ungkap ketua pgri.
guswarli menambahkan, adanya informasi penarikan sejumlah uang pelicin juga berbarengan dengan menguatnya isu guru siluman yang ditempatkan khusus di sekolah tertentu.
bahkan, guswarli menyebutkan, bahwasanya guru honorer siluman tersebut namanya sudah langsung masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) sekolah.
baca juga:suzuki keluarkan all new ertiga hybrid 2024, segini harganya 
padahal untuk masuk dalam dapodik setidaknya guru sudah bertugas lebih dari 3 bulan dan melengkapi semua berkas yang dibutuhkan.
"tapi para guru ini belum ada yang mau lapor secara langsung ke kami. sebetulnya pgri siap mendampingi jika mereka betul-betul membutuhkan pendampingan," tegas guswarli.
guswarli berharap, agar calon peserta seleksi pppk guru jangan sekali-kali memberikan uang pelicin kepada oknum manapun. ikuti saja prosesnya, karena seleksi sistem cat itu tidak bisa direkayasa.
selain itu, guswarli juga meminta para calon peserta pppk agar tidak memberikan sinyal terhadap oknum manapun. peserta harus berani menolak dan tidak mudah dikendalikan.
"tapi ini tetap akan kami pantau, intinya pgri mendukung penuh proses seleksi pppk yang transparan dan bersih," demikian guswarli.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan