Persoalan Lahan di IKN Belum Tuntas, Segini Luasnya, Berikut Penjelasan AHY

Reporter: Fenty Purnama Sari |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 23 Apr 2024 - 12:21

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke IKN.-Sumber foto: ikn.kompas.com-

Selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas dikerjakan.

Sehingga total progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN mencapai 80 persen.

"Sebenarnya tinggal menunggu proses penyelesaian. Ada sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menduduki dan ini ada proses penggantian rugi, dan ini bukan lagi menjadi domain dari Kementerian ATR/BPN, yang jelas kami siap menerbitkan sertifikat jika semuanya sudah clean and clear," ujar AHY yang mengutip dari antaranews.com

Upaya yang dilakukan pihaknya untuk menuntaskan permasalahan yakni, terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

"Kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah IKN. Kawasan inti pusat pemerintahan yang ada disana," katanya.

Pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa penyebab 2.086 Ha lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Selain itu AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.

"Ini juga perlu penanganan dampak sosial yang komprehensif, bagi warga yang terdampak pembangunan IKN ini," ucapnya.

persoalan lahan di ikn belum tuntas, segini luasnya, berikut penjelasan ahy                            koranradarkaur.id - persoalan lahan di ikn belum tuntas, segini luasnya, berikut penjelasan ahy
persoalan tanah di ikn nusantara ternyata belum tuntas. kementerian agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn) mencatat masih ada 2.086 hektare (ha) lahan yang bermasalah. 
menteri atr/bpn agus harimurti yudhoyono atau ahy menyampaikan, pihaknya siap menyelesaikan masalah 2.086 ha lahan tersebut.
pihaknya sebenarnya sudah siap menerbitkan sertifikat untuk lahan tersebut.
namun, rencana itu terhambat karena berbagai faktor di luar ranah dan wewenang kementerian atr/bpn yang hingga kini belum selesai. 
baca juga:4 oli motor matic yamaha, simak jenisnya, jangan keliru
baca juga:menggiurkan! cicilan kredit mobil daihatsu sigra tidak sampai rp 1 juta, segini dpnya
di antaranya, proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.
dia menegaskan, masalah tersebut harus diselesaikan sebelum sertifikat tanah bisa terbit.
ahy menyebut, sudah berkoordinasi dengan pihak otorita ikn, termasuk pemerintah daerah setempat.
penyelesaian masalah 2.086 ha lahan di ikn itu sebelumnya telah disinggung oleh presiden joko widodo saat melakukan kunjungan kerja ke ikn pada akhir februari lalu. 
ahy menyampaikan komitmennya dalam membangun ibu kota negara baru di kalimantan timur itu.
pada tahap awal pembangunan, dia menjanjikan, kementeriannya akan fokus menangani masalah pertanahan di kawasan inti pusat pemerintahan (kipp).
kemudian, pada rapat kerja nasional bulan lalu, ahy menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (rdtr) ikn.
selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas dikerjakan.
sehingga total progres pengadaan paket tanah di ikn yang telah diselesaikan kementerian atr/bpn mencapai 80 persen.
"sebenarnya tinggal menunggu proses penyelesaian. ada sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menduduki dan ini ada proses penggantian rugi, dan ini bukan lagi menjadi domain dari kementerian atr/bpn, yang jelas kami siap menerbitkan sertifikat jika semuanya sudah clean and clear," ujar ahy yang mengutip dari antaranews.com
upaya yang dilakukan pihaknya untuk menuntaskan permasalahan yakni, terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti otorita ikn, serta kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi (kemenko marves).
baca juga:teruji! 5 aki kering ini cocok untuk motor matic 2024, harga terjangkau dan tahan lama
baca juga:innova zenix hybrid tersedia tiga3 varian, tipe menjadi penentu, simak bandrol harganya
"kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah ikn. kawasan inti pusat pemerintahan yang ada disana," katanya.
pembayaran ganti rugi lahan di wilayah ikn yang termasuk proyek strategis nasional dilakukan oleh lembaga manajemen aset negara (lmsn).
sebelumnya, menteri atr/bpn agus harimurti yudhoyono (ahy) mengatakan bahwa penyebab 2.086 ha lahan di ikn masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.
faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.
selain itu ahy menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.
"ini juga perlu penanganan dampak sosial yang komprehensif, bagi warga yang terdampak pembangunan ikn ini," ucapnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan