ANEH! Ada Apa TGR Miliaran Rupiah di Sekretariat dan Anggota DPRD Bengkulu Selatan Terkesan Ditutupi?

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 28 Feb 2024 - 17:53

Sekretariat DPRD dan anggota DPRD Kabupaten BS saat ini sibuk dengan proses pengembalian TGR, Rabu 28 Februari 2024.Foto: ROHIDI/RKa--

Dijelaskan Hamdan, rincian temuan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 M dan ditambah dengan Rp 200 jutaan bersumber dari beberapa kegiatan lain di Sekretariat DPRD.

"Total temuan Rp 3,7 Miliar dari perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lain," jelas Hamdan.

Masih kata Hamdan, beberapa temuan tersebut rata-rata memang bersumber dari biaya perjalanan dinas.

Namun, ada pula temuan berupa pembohongan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas milik pejabat di Sekretariat DPRD BS.

Seperti contohnya, sambung Hamdan, dicatatan dana digunakan untuk beli BBM perjalanan dinas ke Jakarta. Ternyata, fakta dari temuan BPK kendaraan dinas tetap berada di BS.

Artinya, banyak kebohongan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Kegiatan-kegiatan lain ada juga yang jadi temuan, salah satunya BBM," terang Hamdan.

Inspektur menegaskan, batas akhir penyelesaian TGR tersebut sesuai ketentuan yang diberikan BPK yang selama 60 hari semenjak LHP keluar.

Dalam hal ini, LHP BPK RI tersebut keluar pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Sehingga, jatuh tempo penyelesaian 12 Maret 2024 mendatang.

Namun, jika sampai waktu ketentuan tersebut TGR belum juga diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan. Maka, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah bisa membawa hal itu ke ranah pidana.

aneh! ada apa tgr miliaran rupiah di sekretariat dan anggota dprd bengkulu selatan terkesan ditutupi?                             bengkulu selatan (bs) - penyelesaian tuntutan ganti rugi (tgr) atas temuan kelebihan bayar yang ada di lingkungan sekretariat dan anggota dprd kabupaten bs kian membuat aneh, rabu 28 februari 2024.
pasalnya, selain jumlah rinciannya temuan kelebihan bayar tersebut terkesan ditutup-tutupi. jumlah total kelebihan bayar yang terjadi di sekretariat dan anggota dprd tersebut juga makin mengejutkan.
pantauan radar kaur (rka) di lapangan, rabu 28 februari 2024, hingga saat ini proses penyelesaian tgr tersebut belum bergerak. sebab, selain pengembalian dilakukan secara mencicil, ada pula yang belum sama sekali.
tercatat, dari total keseluruhan tgr mencapai miliaran rupiah. sampai selasa 27 februari 2024, proses pengembalian tgr baru sebesar rp 178 juta.
baca juga:jelang puasa! harga cabai turun, beras naik, daging stabil, ini daftar harga di pedagang
baca juga:bersihkan hati sambut ramadan, simak tradisi semende sahung 
inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten bs hamdan syarbaini, s.sos saat dikonfirmasi mengaku, jika pihaknya tidak mengetahui secara rinci temuan kelebihan bayar tersebut.
sebab, lhp dari badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri tersebut langsung diserahkan ke sekretariat dprd bs. sehingga, untuk lebih jelasnya soal rinciannya tgr itu bisa langsung tanya ke pihak terkait.
"lhp itu ada di sekwan. lhp itu diserahkan oleh bpk satu ke bupati, satu ke sekwan. jadi, untuk rinciannya silahkan tanya ke sekwan," sebut hamdan.
sedangkan, lanjut hamdan, inspektorat hanya bertugas memantau berapa jumlah kerugian negara yang ada di opd terkait.
baca juga:pertahankan prestasi, sman 2 kaur hadirkan kbm nyaman
baca juga: ketua tdk todung mulya lubis, ungkap sikap ketum pdip megawati terhadap hak angket
menariknya lagi, jumlah keseluruhan temaun kelebihan bayar yang harus diselesaikan oleh sekretariat dan anggota dprd bs tersebut ternyata lebih dari angka sebelumnya.
yang mana, jika sebelumnya jumlah tgr hanya sebesar rp 3,5 miliar (m). ternyata, versi inspektorat ternyata sebesar rp 3,7 m.
dijelaskan hamdan, rincian temuan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar rp 3,5 m dan ditambah dengan rp 200 jutaan bersumber dari beberapa kegiatan lain di sekretariat dprd.
"total temuan rp 3,7 miliar dari perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lain," jelas hamdan.
baca juga:petugas spbu salah isi bbm, puluhan kendaraan mogok
baca juga:jelang kualifikasi piala dunia 2026, lini tengah indonesia dan vietnam disorot, ada apa?
masih kata hamdan, beberapa temuan tersebut rata-rata memang bersumber dari biaya perjalanan dinas.
namun, ada pula temuan berupa pembohongan pembelian bahan bakar minyak (bbm) untuk kendaraan dinas milik pejabat di sekretariat dprd bs.
seperti contohnya, sambung hamdan, dicatatan dana digunakan untuk beli bbm perjalanan dinas ke jakarta. ternyata, fakta dari temuan bpk kendaraan dinas tetap berada di bs.
artinya, banyak kebohongan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
baca juga:firli bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan, simak keterangan bareskrim
baca juga:penyebab jalan provinsi banyak rusak, camat sebut faktor usia
"kegiatan-kegiatan lain ada juga yang jadi temuan, salah satunya bbm," terang hamdan.
inspektur menegaskan, batas akhir penyelesaian tgr tersebut sesuai ketentuan yang diberikan bpk yang selama 60 hari semenjak lhp keluar.
dalam hal ini, lhp bpk ri tersebut keluar pada tanggal 12 januari 2024 lalu. sehingga, jatuh tempo penyelesaian 12 maret 2024 mendatang.
namun, jika sampai waktu ketentuan tersebut tgr belum juga diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan. maka, aparat penegak hukum (aph) sudah bisa membawa hal itu ke ranah pidana.
baca juga: tak perlu tim transisi jokowi-prabowo, alasannya masuk akal 
baca juga:4 program unggulan disparprov tahun 2024, yuk intip apa saja 
"ya, jika lewat tanggal 12 maret nanti pengembalian tgr belum selesai. maka, sesuai perundang-undangan aph sudah bisa untuk memproses secara pidana," tegas inspektur.
sekedar mengingatkan, sebelumnya kejari bs telah melakukan pemanggilan terhadap 35 orang yang berada di lingkungan dprd bs.
rinciannya, 25 orang anggota dprd bs masih aktif, 1 orang mantan anggota dprd yang sudah non aktif karena paw dan 9 orang pejabat sekretariat dprd bs.
hanya saja, dari total keseluruhan 35 orang tersebut. ternyata baru 27 orang yang menghadiri panggilan kejari. sedangkan, 8 orang lainnya tidak hadir karena alasan berhalangan.
pemanggilan pihak dprd oleh kejari bs tersebut tidak lain mengenai penyelesaian tgr atas kelebihan bayar yang ada di lingkungan sekretariat dan anggota dprd bs.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan