DPRD Soroti APBD 2026 Defisit 71 M, Pemprov Bengkulu Diminta Perkuat Jaringan ke Pusat

BENGKULU - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 resmi disahkan menjadi APBD dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan Edwar Samsi, APBD 2026 Provinsi Bengkulu dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,66 triliun, dengan alokasi Belanja Daerah mencapai Rp 2,735 triliun. Perhitungan tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp 71 miliar.

Sementara itu, pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp 2,920 triliun, dengan rincian, Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.920.147.088.400 dan belanja daerah sebesar Rp 2.997.059.561.400 Surplus Rp 76.912.473.000.

Menanggapi  penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan pada 2025 tercatat pendapatan daerah Rp 2,920 triliun dengan surplus Rp 76 Miliar sedangkan pendapatan daerah 2026 sebesar Rp 2,66 triliun dengan defisit Rp 71 Miliar. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bengkulu melalui Mahdi Husien menyoroti penurunan pendapatan daerah tersebut dengan meminta Pemprov Bengkulu berusaha lebih giat.

"Jika dilihat dari proyeksi tahun sebelumnya, angka pendapatan ini mengalami penurunan yang signifikan. Keterbatasan anggaran ini harus disikapi secara bijak karena menjadi tantangan besar," Mahdi Husien usai rapat paripurna pengesahan APBD Provinsi Bengkulu 2025.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu memperluas strategi pembangunan dan tidak hanya mengandalkan APBD, terutama di tengah pemotongan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

"Seyogyanya pemerintah daerah jangan hanya mengandalkan APBD dalam pengembangan konektivitas kawasan lokal maupun regional. Pemerintah harus membangun jejaring ke pusat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menyampaikan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian kegiatan akibat turunnya pendapatan dan pemotongan TKD.

Meski begitu, Pemprov memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta dukungan untuk program nasional tetap menjadi prioritas utama.

"Belanja kita menyesuaikan dengan pendapatan yang kita terima. Untuk jalan saja kita alokasikan Rp 600 miliar," ujar Herwan.

Untuk diketahui, Dengan kondisi defisit anggaran tersebut, Badan Anggaran juga menyarankan lima poin yakni: 

1. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu diminta untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

2. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat lebih menegakkan lagi pelaksanaan Perda (Peraturan daerah) khususnya yang berkaitan dengan potensi PAD, sehingga dapat menambah pendapatan dalam rangka untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan provinsi 

3. Meminta agar aspirasi masyarakat terkait pembangunan Bengkulu dapat diimplementasikan dalam rumusan berbagai program serta kegiatan berbasis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (DKPD) dan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama.