Laporan Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Aman, Progres Kembali Dapat Sorotan
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu H Suharto, MBA menjelaskan progres Pelabuhan Pulau Baai, Selasa 25 November 2025, Sumber Foto: SAPRIAN/Rka--
BENGKULU - Progres pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi sorotan utama Anggota DPRD Komisi III Provinsi Bengkulu H Suharto, MBA.
Bahkan pihaknya mengecam, dalam waktu dekat akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat tersebut. Pasalnya Suharto menilai, meski secara laporan telah ada kemajuan dan selalu disebut Gubernur Bengkulu. Pihaknya menilai tempo pengerukan yang berjalan terkesan lamban dan memerlukan pengawasan ketat.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh legislator dari Fraksi Gerindra ini. Progres terkini pengerukan menunjukkan bahwa alur pelayaran telah mencapai kedalaman sekitar 5 hingga 6 meter.
"Data ini mengacu pada laporan manajemen pelabuhan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan juga disampaikan oleh Gubernur Bengkulu dalam pernyataan sebelumnya," ujar Suharto.
Lebih lanjut, Suharto mengatakan berdasarkan keterangan yang didengar, termasuk dari Pak Gubernur pada peringatan HUT Provinsi Bengkulu. Kondisi alur saat ini sudah dalam keadaan aman dengan kedalaman sekitar 5-6 meter.
"Sudah mendapat informasi tentang pelabuhan itu. Namun kami secara tertulis belum menerima laporan resmi," ujar Suharto.
Meski ada pengakuan atas progres tersebut, Suharto yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bengkulu, menyoroti kecepatan pelaksanaan pekerjaan.
"Saya mendapat informasi dari rekan separtainya di DPR RI, Bang Andre, yang juga menyimpan keprihatinan serupa. Sebagai mitra kerja pelabuhan dan pelaksana fungsi pengawasan, sayi merasa perlu untuk bersikap kritis," kata Suharto.
Suharto menilai progres pengerukan yang ada ini terkesan lamban. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan tentu harus menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, sesuai amanat Bapak Presiden.
"Kita tidak boleh main-main dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD," tegasnya.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, Suharto mengumumkan rencana tindak lanjut. Dalam waktu dekat, tepatnya minggu depan, Komisi III DPRD Bengkulu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran langsung di lapangan, mengesampingkan informasi dari pihak ketiga, dan mendorong percepatan pekerjaan.
"Nanti tolong digiring, dikawal kami dengan kawan-kawan Komisi Tiga. Kami akan mengajak dengan tua dan lain sebagainya. Ini supaya pihak pelabuhan tidak boleh main-main. Siapapun eksternalnya, berhadapan dengan pemerintah. DPRD Provinsi Bengkulu berhak mengetahui sejauh mana kegiatan yang ada ini, karena sampai sekarang masih membuat pertanyaan bagi kami," paparnya.
Suharto menekankan bahwa pengawasan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya bersama memastikan kelancaran proyek strategis ini. Hambatan pada alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai akan berdampak luas, terutama terhadap masyarakat dan perekonomian, seperti yang pernah dirasakan oleh keluarga di Pulau Enggano.
Ia juga mengingatkan betapa krusialnya peran pelabuhan ini, terlebih Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki rencana besar untuk pengembangan kawasan industri. Kelancaran alur pelayaran merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan rencana tersebut dan mendongkrak perekonomian daerah.