Usai Mutasi, Bupati BS Instruksikan Penertiban Besar-Besaran, Bupati: Jangan Ada Pejabat Bawa Aset

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 24 Nov 2025 - 19:38

Bupati BS H. Rifai Tajuddin, S.Sos menegaskan, setiap pejabat yang mengalami perpindahan jabatan wajib mengembalikan seluruh barang inventaris pemerintah sebelum menempati posisi baru, dan jangan ada pejabat bawa aset. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

BENGKULU SELATAN (BS) - Pemkab BS kini mulai melakukan langkah tegas dalam menertibkan seluruh aset milik daerah pascamutasi pejabat eselon II yang berlangsung sepekan lalu.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati sebagai bentuk komitmen untuk merapikan administrasi aset daerah yang selama ini dinilai masih belum optimal.

Dalam rotasi jabatan yang melibatkan 16 pejabat eselon II tersebut, Bupati Rifai menekankan satu hal penting: aset tidak boleh berpindah tangan mengikuti pejabat.

Kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga barang elektronik harus tetap berada pada unit kerja lama, sesuai aturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa penertiban aset merupakan proses wajib yang harus ditaati seluruh aparatur, bukan sekadar imbauan.

“Tolong aset-aset inventaris tinggalkan di tempat sebelumnya. Semua harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegas Bupati Rifai.

Menurutnya, sejumlah aset daerah seperti kendaraan dinas selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Bahkan ditemukan beberapa unit kendaraan yang tidak pernah digunakan, namun tetap berada di bawah penguasaan individu tertentu.

Untuk itu pemerintah mulai menarik aset-aset yang sudah tidak dipakai agar dapat didistribusikan kembali ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan.

Saat ini, Bupati mengklaim proses pengumpulan aset sudah mendekati rampung.

Setidaknya delapan hingga sembilan unit kendaraan dinas telah berhasil dikembalikan. Ia berharap proses ini terus berjalan hingga seluruh aset benar-benar tercatat kembali dalam kondisi yang sesuai.

usai mutasi, bupati bs instruksikan penertiban besar-besaran, bupati: jangan ada pejabat bawa aset                            bengkulu selatan (bs) - pemkab bs kini mulai melakukan langkah tegas dalam menertibkan seluruh aset milik daerah pascamutasi pejabat eselon ii yang berlangsung sepekan lalu.
bupati bs h. rifai tajuddin, s.sos menegaskan, setiap pejabat yang mengalami perpindahan jabatan wajib mengembalikan seluruh barang inventaris pemerintah sebelum menempati posisi baru, dan jangan ada pejabat bawa aset.
penegasan ini disampaikan langsung oleh bupati sebagai bentuk komitmen untuk merapikan administrasi aset daerah yang selama ini dinilai masih belum optimal.
dalam rotasi jabatan yang melibatkan 16 pejabat eselon ii tersebut, bupati rifai menekankan satu hal penting: aset tidak boleh berpindah tangan mengikuti pejabat.
baca juga:ini agak lain : bupati bengkulu selatan kukuhkan pj sekda, mantan sekda definitif
kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga barang elektronik harus tetap berada pada unit kerja lama, sesuai aturan yang berlaku.
ia menegaskan bahwa penertiban aset merupakan proses wajib yang harus ditaati seluruh aparatur, bukan sekadar imbauan.
“tolong aset-aset inventaris tinggalkan di tempat sebelumnya. semua harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegas bupati rifai.
menurutnya, sejumlah aset daerah seperti kendaraan dinas selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.
baca juga:miris! bocah sd terlibat balap liar, sat lantas polres bengkulu selatan turun tangan beri efek jera
bahkan ditemukan beberapa unit kendaraan yang tidak pernah digunakan, namun tetap berada di bawah penguasaan individu tertentu.
untuk itu pemerintah mulai menarik aset-aset yang sudah tidak dipakai agar dapat didistribusikan kembali ke organisasi perangkat daerah (opd) yang membutuhkan.
saat ini, bupati mengklaim proses pengumpulan aset sudah mendekati rampung.
setidaknya delapan hingga sembilan unit kendaraan dinas telah berhasil dikembalikan. ia berharap proses ini terus berjalan hingga seluruh aset benar-benar tercatat kembali dalam kondisi yang sesuai.
baca juga:konflik agraria memanas; 5 petani pino raya diduga tertembak satpam pt abs, begini kronologis lengkapnya
“hampir clear pengumpulannya. mungkin ada delapan sampai sembilan aset kendaraan dinas yang sudah berhasil kami tarik,” ujar rifai.
bupati juga mengingatkan agar para pejabat eselon ii yang baru menempati jabatan tidak meminta fasilitas baru tanpa alasan yang jelas.
menurutnya, jika setiap perpindahan pejabat harus diikuti dengan pengadaan kendaraan dinas baru, maka keuangan daerah tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan tersebut.
perawatan rutin dan sikap memiliki dianggap sebagai kunci agar aset tetap awet dan layak digunakan dalam jangka panjang.
baca juga:5 rekomendasi hp 5g termurah, harga rp 1 jutaan, vivo y27 5g peringkat teratas, laris di pasaran
tidak hanya pejabat eselon ii, pejabat eselon iii dan iv yang menggunakan mobil maupun sepeda motor dinas juga diminta menjaga aset tersebut dengan baik.
disiplin perawatan dan penggunaan sesuai kebutuhan dianggap penting untuk mencegah kerusakan dini serta menghindari kehilangan aset daerah.
di sisi lain, kabid aset badan keuangan daerah (bkd) bs bahidin, se, m.si, menegaskan saat ini pihaknya bersama bupati dan wakil bupati tengah melakukan penertiban menyeluruh terhadap barang milik daerah.
menurutnya, aset yang tidak pernah ditata dengan baik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga perlu langkah tegas dari kepala daerah.
baca juga:camera king vivo x300 series, optik zeiss kelas dunia, siap gebrak pasar di indonesia!
bahidin mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan dinas untuk pejabat eselon ii saat ini mencapai sekitar 33 unit, sesuai jumlah pejabat pada struktur organisasi pemerintahan.
seluruh kendaraan tersebut wajib berada dalam kondisi baik dan tercatat dengan jelas dalam daftar inventaris daerah.
“kalau kendaraan dinas pejabat eselon ii jumlahnya memang mengikuti jumlah pejabat. setiap pejabat satu unit,” jelasnya.
sementara itu, ketua komisi i dprd bs heryanto, se, menegaskan pihak legislatif akan mengawasi langkah penertiban aset tersebut.
baca juga:flagship masa depan: find x8 pro anti maling, kamera cerdas, bisa dilacak meski mati total
ia mengingatkan agar eksekutif tidak bermain-main dalam persoalan aset daerah karena jika tidak ditangani dengan baik, barang-barang milik pemerintah berpotensi dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“aset ini jadi perhatian kami. kami akan menanyakan sejauh mana penataan aset dijalankan,” tegas heryanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa, 25 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan